Dewan Pakar DPW APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA. menilai pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi petani masih jauh dari harapan.
11 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.
10 Juni 2026
Di Provinsi Riau, alokasi DBH Sawit terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.
10 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sektor perkebunan sawit rakyat jika dimanfaatkan secara tepat sasaran.
10 Juni 2026
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo, S.E., M.M. menilai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sawit.
10 Juni 2026
Karena itu, wacana penutupan PKS komersil dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, khususnya bagi petani yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan besar.
10 Juni 2026
Isu yang telah beberapa kali muncul dalam beberapa tahun terakhir tersebut dinilai tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan tata kelola industri, tetapi juga berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani sawit swadaya yang selama ini menggantungkan akses pemasaran hasil panennya kepada PKS komersil.
10 Juni 2026
Perusahaan teknologi ramah lingkungan asal Xiamen, Tiongkok, Mata Eco Co., Ltd Company bahkan tertarik untuk memasarkan produk soil conditioner organik mereka untuk mendukung keberlanjutan industri sawit nasional.
9 Juni 2026
Pemerintah dinilai lebih tepat melakukan penataan dan evaluasi tata kelola dibandingkan menutup PKS yang telah beroperasi dan berkontribusi dalam rantai pasok industri sawit nasional.
9 Juni 2026
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menegaskan bahwa isu yang berkembang terkait penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) komersil atau PKS tanpa kebun perlu dipahami secara proporsional dan ditempatkan dalam kerangka penataan tata kelola industri sawit nasional.
9 Juni 2026
Menurutnya, selama ini sebagian besar petani swadaya menggantungkan pemasaran hasil panennya kepada PKS komersil karena tidak memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan inti sebagaimana petani plasma. Keberadaan PKS komersil menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan akses pasar untuk menjual tandan buah segar (TBS) hasil kebun mereka secara cepat dan berkelanjutan.
9 Juni 2026
Perusahaan Pupuk Organik Asal Xiamen, Cina, Mata Eco Co., Ltd Company, tertarik mendorong pertanian berkelanjutan berbasis teknologi ramah lingkungan di Indonesia.
9 Juni 2026
Dalam paparannya, Togu menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Saat ini luas perkebunan sawit rakyat mencapai sekitar 6,9 juta hektare dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.
8 Juni 2026
Kunjungan ini spesial. Prof. Agus turun ke lapangan sebagai upaya mendalami kehidupan petani sawit, utamanya terkait proses pemanenan tandan buah segar (TBS) sebagai bahan menulis novel “Kisah Cinta Petani Sawit” yang tengah dipersiapkan dalam rangka memperingati HUT APKASINDO ke-26 pada Oktober mendatang.
8 Juni 2026
Dalam dialog tersebut, Sayoga yang mewakili Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kajian maupun langkah pemerintah daerah yang mengarah pada pemungutan pajak atas tanaman sawit.
8 Juni 2026
Pernyataan itu disampaikan Amran menyusul anjloknya harga TBS di sejumlah daerah setelah munculnya kebijakan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penurunan harga tersebut memicu keresahan jutaan petani sawit karena terjadi di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.
8 Juni 2026
