Pemerintah memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional dengan menerapkan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) secara wajib.

Ia menilai bahwa pendekatan pajak berbasis jumlah pokok tanaman tidak selaras dengan prinsip agronomi dan fisiologi tanaman.

Jelang Idul Fitri atau memasuki pertengahan Ramadan 1447H, pemerintah memperketat pengawasan pasokan dan harga pangan, dengan memfokuskan pada minyak goreng (MINYAKITA), daging sapi, daging ayam dan yang merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki andil terhadap perkembangan inflasi.

Ketua Umum Asosiasi Planters Muda (APMI), Muhammad Nur Fadillah, menilai kondisi ini harus dibaca sebagai alarm strategis untuk mempercepat kedaulatan energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri, khususnya kelapa sawit.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengingatkan negara agar tidak memandang sawit semata sebagai komoditas pasar. Di balik angka produksi nasional, ada hak konstitusional petani yang wajib dipenuhi.

Sepanjang 2025, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelontorkan Rp262,93 miliar untuk program sarana dan prasarana (sarpras) perkebunan sawit rakyat.