Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pemerintah daerah berkomitmen membiayai penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan belum tersentuh jaminan sosial secara optimal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkebunan Daerah menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun untuk periode Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang digelar di Aula Pertemuan Kantor Dinas Perkebunan Sulbar.

Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra Plasma Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan harga TBS untuk periode 1–30 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat yang digelar pada Kamis (11/6/2026) di Aula UPT Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sektor perkebunan sawit rakyat jika dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo, S.E., M.M. menilai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sawit.

Di Provinsi Riau, alokasi DBH Sawit terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.