Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pemerintah daerah berkomitmen membiayai penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan belum tersentuh jaminan sosial secara optimal.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pembelian TBS yang belum mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama aparat penegak hukum, pelaku industri kelapa sawit, dan organisasi pekebun sepakat memperkuat pengawasan tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melalui mekanisme pelaporan harga harian oleh seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kalimantan Timur.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sektor perkebunan sawit rakyat jika dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Di Provinsi Riau, alokasi DBH Sawit terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.