Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra untuk Periode IV (22–30 Juni 2026).

Struktur kelembagaan sawit rakyat yang terfragmentasi dan bergantung pada pembiayaan perbankan dinilai menjadi salah satu penyebab utama kebocoran ekonomi dalam rantai nilai sawit nasional. Simulasi yang dilakukan Rektor IKOPIN University Prof. Agus Pakpahan menunjukkan model tersebut dapat menyebabkan defisit komunitas hingga Rp47,76 triliun per tahun.

Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Mitra Plasma Provinsi Sumatera Utara resmi menetapkan harga TBS untuk periode 24 sampai 30 Juni 2026.

Satgas Pangan Polri bersama Satgas Pangan Daerah akan terus melakukan mitigasi dan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit secara nasional. Upaya itu dilakukan untuk memastikan harga yang diterima pekebun swadaya non-mitra mencerminkan kondisi pasar yang wajar dan tidak merugikan petani.

Praktik tumpangsari pisang di areal kelapa sawit masih banyak dilakukan petani untuk menambah pendapatan, terutama saat tanaman sawit belum menghasilkan atau ketika produktivitas kebun belum optimal. Namun, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) mengingatkan bahwa pola tanam ini berpotensi menurunkan produksi sawit apabila tidak dikelola secara ketat.

Rektor IKOPIN University yang juga penggagas dan fasilitator pendirian APKASINDO, Prof. Agus Pakpahan, meminta organisasi petani sawit tersebut mengambil peran strategis dalam mendorong lahirnya koperasi-koperasi petani sawit di tingkat desa dan kecamatan sebagai upaya memperkuat posisi petani swadaya.