Dewan Pakar APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA mengingatkan bahwa petani sawit rakyat merupakan pihak yang paling rentan terdampak apabila kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) diterapkan pada industri kelapa sawit. Menurutnya, setiap kebijakan yang menambah biaya produksi di sektor hulu maupun hilir pada akhirnya akan bermuara pada penurunan pendapatan petani.

Dalam paparannya, Togu menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Saat ini luas perkebunan sawit rakyat mencapai sekitar 6,9 juta hektare dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau Lichwan Hartono menilai rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap perkebunan kelapa sawit perlu dikaji secara lebih mendalam karena menyangkut aspek regulasi, dasar ilmiah, serta dampaknya terhadap keberlangsungan industri sawit nasional.

Tahun ini, kuota penerima beasiswa meningkat menjadi 5.000 orang, menjadikannya salah satu program pengembangan sumber daya manusia terbesar di sektor perkebunan nasional.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian meminta calon peserta Program Beasiswa Pendidikan SDM Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2026 untuk memahami seluruh tahapan pendaftaran dan menyiapkan dokumen secara lengkap agar tidak gagal dalam proses seleksi administrasi.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah memanfaatkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menuntaskan seluruh regulasi teknis sebelum skema tersebut diterapkan penuh pada 2027.