Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno atau BBS menegaskan pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap praktik pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh pabrik kelapa sawit (PKS).

Dewan Penasehat DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Ir. Mahmuda Junaidi Nasution, MM, menilai penurunan harga TBS di tingkat petani tidak sebanding dengan koreksi harga crude palm oil (CPO) di pasar global.

Guru Besar Universitas Tanjungpura sekaligus Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat, Prof. Dr. Gusti Hardiansyah, mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui mekanisme satu pintu secara bertahap.

Rektor Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Prof. Dr. Agus Pakpahan, menilai dominasi produksi belum otomatis membuat Indonesia memiliki kendali terhadap pembentukan harga dan nilai tambah komoditas sawit.

Menurut Novermal, hingga saat ini rendemen TBS kebun swadaya di hamparan Sutera hingga Silaut tidak pernah dilakukan pengecekan secara terbuka. Selain itu, data rendemen riil pabrik kelapa sawit (PKS) yang menjadi salah satu dasar penentuan harga TBS juga tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat.

Melalui penguatan kelembagaan koperasi, petani sawit diharapkan tidak lagi hanya menjual tandan buah segar kepada pabrik, tetapi mampu masuk ke sektor pengolahan, perdagangan, penguasaan data, hingga pemasaran produk.