Lahan yang telah terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai tidak cocok kembali ditanami kelapa sawit. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, khususnya pada lahan gambut, kawasan bekas kebakaran seharusnya dipulihkan dengan tanaman yang dapat mengembalikan fungsi ekologisnya.

Pada tanaman yang berada dalam umur prima, sekitar 8–18 tahun, kebun kelapa sawit dengan bibit unggul dan pengelolaan yang baik secara ideal dapat menghasilkan sekitar 20–30 ton TBS per hektare per tahun.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mendorong pemerintah pusat dan provinsi memperkuat perlindungan terhadap petani kelapa sawit rakyat. Kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS), legalitas perkebunan, dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kemitraan menjadi perhatian utama.

Masyarakat awam masih sering mempersepsikan industri sawit hanya milik korporasi besar dengan modal investasi yang besar. Hamparan kebun sawit yang luas, pabrik-pabrik pengolahan berskala besar, dan aktivitas perdagangan sawit bernilai tinggi, semakin menguatkan opini publik terhadap industri sawit sebagai industri yang eksklusif.

Industri kelapa sawit memperkuat komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan prinsip pembukaan lahan tanpa membakar atau zero burning tetap menjadi bagian dari praktik industri sawit.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun di Sumatera Selatan kembali berada di level tinggi. Pada periode I September 2026, harga TBS untuk tanaman usia 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp3.809,12 per kilogram.