Mulono menjelaskan bahwa dalam sejarah regulasi perkebunan sawit, pemerintah telah secara jelas mengakui keberadaan beberapa bentuk usaha dalam sektor ini.

Dari sisi manfaat, implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO). Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menekan ketergantungan impor energi secara drastis.

Founder Olenka Kreasi Festival, Edy Nurmansyah, menegaskan bahwa kontribusi kelapa sawit jauh melampaui sekadar komoditas industri. Menurutnya, sawit hadir hampir di setiap aspek kehidupan manusia.

Pemerintah daerah perlu memastikan harga yang telah disepakati benar-benar diterapkan oleh seluruh pihak dalam hal ini PKS, baik perusahaan maupun pelaku usaha di sektor perkebunan.

"MINYAKITA, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan. Tapi kita usulkan BUMN bisa peroleh sampai 60% DMO, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.

Berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian luas Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai sekitar 16 juta hektar, dari angka tersebut luas perkebunan kelapa sawit milik petani mencapai sekitar 6 juta hektar dan dari luasan tersebut didominasi oleh petani swadaya. Namun, dari luas perkebunan milik petani tersebut jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada belum mampu meng-cover hasil dari kebun petani.