Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo, S.E., M.M. menilai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sawit.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.

Di Provinsi Riau, alokasi DBH Sawit terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.

Dalam paparannya, Togu menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Saat ini luas perkebunan sawit rakyat mencapai sekitar 6,9 juta hektare dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.

Dewan Pakar APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA mengingatkan bahwa petani sawit rakyat merupakan pihak yang paling rentan terdampak apabila kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) diterapkan pada industri kelapa sawit. Menurutnya, setiap kebijakan yang menambah biaya produksi di sektor hulu maupun hilir pada akhirnya akan bermuara pada penurunan pendapatan petani.

Dalam dialog tersebut, Sayoga yang mewakili Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kajian maupun langkah pemerintah daerah yang mengarah pada pemungutan pajak atas tanaman sawit.