Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi sebagai kunci utama untuk memperkuat ekonomi nasional, kemandirian energi, serta ketahanan pangan di tengah dinamika global, salah satunya kelapa sawit.

Komoditas kelapa sawit terus mendorong hilirisasi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Salah satu perusahaan yang terus memacu hilirisasi yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo melalui pembangunan (groundbreaking) fasilitas pengolahan sawit terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Namun, seperti banyak program besar lainnya, pintu masuknya tidak sederhana. Ada enam jalur pendaftaran yang harus dipilih dengan cermat. Kesalahan memilih kategori bisa berujung fatal: gugur di tahap administrasi.

Harga itulah yang setiap bulan ditunggu, dinegosiasikan, dan akhirnya ditetapkan lewat rapat-rapat resmi pemerintah daerah. Dari sana, nasib jutaan pekebun ditimbang—secara harfiah—dalam rupiah per kilogram.

Pondok pesantren (Ponpes) tidak lagi hanya mencetak sumber daya manusia (SDM) dibidang agama, kini ponpes juga mencteak SDM dibidang kelapa sawit, salah satunya Ponpes Al-Amin di Dumai melalui program “Bersama Santri Membangun Semangat Sawit Baik.”