Kebijakan kewajiban pemenuhan minimal 30 persen bahan baku Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari Tandan Buah Segar (TBS) bersertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menuai penolakan dari petani sawit Kalimantan Utara (Kaltara).

Pemerintah mewajibkan pekebun sawit rakyat memenuhi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diikuti jaminan pembiayaan 100 persen dari negara. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah beban ekonomi petani yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural dalam mengelola perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menilai organisasi petani memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) diharapkan tidak hanya menjadi wadah perjuangan petani, tetapi juga mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Papua mengalami kenaikan untuk periode 16–31 Oktober 2026. Kenaikan berlaku bagi pekebun mitra plasma maupun mitra swadaya.

Ketua Badan Pengurus Wilayah Riau Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI), Drs. Puncak, mengingatkan pelaku usaha perbenihan agar tidak mengabaikan legalitas dan sertifikasi benih kelapa sawit. Penggunaan bahan tanaman yang tidak memenuhi standar dinilai dapat mengancam masa depan petani dan industri perkebunan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melihat Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan bioetanol generasi kedua atau second-generation bioethanol yang memanfaatkan limbah perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku.