Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pembelian TBS yang belum mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.

PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) mencatat telah memfasilitasi penyaluran dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) untuk lahan seluas 16.021 hektare di Provinsi Riau hingga Mei 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan bank syariah daerah itu terhadap program strategis nasional di sektor perkebunan.

Dari hasil perhitungan menggunakan formula penetapan harga TBS yang berlaku, harga TBS tertinggi tercatat pada kelompok umur 10–20 tahun, yaitu sebesar Rp3.684,78/kg. Sementara itu, harga TBS terendah berada pada kelompok umur 3 tahun, yakni Rp2.884,34/kg.

Di Provinsi Riau, alokasi DBH Sawit terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo, S.E., M.M. menilai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sawit.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.