Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi sebagai kunci utama untuk memperkuat ekonomi nasional, kemandirian energi, serta ketahanan pangan di tengah dinamika global, salah satunya kelapa sawit.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara kembali terkoreksi pada periode 25–31 Maret 2026.

Limbah kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus ramah lingkungan melalui penerapan teknologi yang tepat.

Di sana, perwakilan pemerintah dan pelaku usaha Indonesia memamerkan potensi cangkang sawit, tandan kosong kelapa sawit, hingga limbah batang sawit sebagai sumber energi biomassa bernilai tambah.

Harga itulah yang setiap bulan ditunggu, dinegosiasikan, dan akhirnya ditetapkan lewat rapat-rapat resmi pemerintah daerah. Dari sana, nasib jutaan pekebun ditimbang—secara harfiah—dalam rupiah per kilogram.