Penguatan kerangka kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. RAN-KSB diharapkan dapat menjadi payung kebijakan nasional untuk memastikan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, sinkronisasi pusat dan daerah, serta keterpaduan antara perencanaan, instrumen fiskal, dan implementasi di lapangan, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk mendukung pelaksanaan di daerah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi petani dan menekan pendapatan secara signifikan.Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi petani dan menekan pendapatan secara signifikan.

Menurutnya, justru skema PKS tanpa kebun atau PKS komersial perlu diperkuat karena mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi petani.

Satgas tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fokusnya mempercepat penuntasan status lahan pekebun sekaligus mendukung implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu kunci utama percepatan sertifikasi bagi petani. Melalui kelembagaan yang solid, petani akan lebih mudah mengakses pembiayaan, pendampingan teknis, serta proses sertifikasi yang selama ini kerap menjadi tantangan.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pola kemitraan plasma di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan pada periode 29 April hingga 5 Mei 2026.