Pemkab Rohil Dorong PSR sebagai Pintu Masuk Sertifikasi ISPO

sawitsetara.co - BAGAN BATU — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendukung implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit. Program tersebut dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sekaligus menjaga keberlanjutan sawit sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Dukungan itu disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Rokan Hilir Rahmatul Zamri, S.Sos, yang mewakili Bupati Rokan Hilir H. Bistamam, dalam kegiatan Implementasi Sertifikasi ISPO dan APKASINDO Award di Bagan Batu, Selasa (22/9/2026).

Rahmatul mengatakan Bupati Bistamam sebenarnya berkeinginan hadir dalam kegiatan tersebut. Namun, terdapat agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan sehingga dirinya ditugaskan mewakili Bupati.

Dalam sambutannya, Rahmatul menyebut sektor pertanian memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah. Khusus di Rokan Hilir, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama yang menopang perekonomian masyarakat, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas perdagangan.

“Pertumbuhan sawit merupakan penyumbang terbesar di sektor pertanian, terutama untuk Bagan Sinembah. Jadi penopang ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja. Efek gandanya juga semua dari sawit,” ujar Rahmatul.

Menurut dia, posisi strategis sawit juga berkaitan dengan pengembangan industri hilir dan ketahanan energi nasional. Pemerintah terus mengembangkan pemanfaatan produk turunan sawit, termasuk sebagai bahan bakar nabati.

Rahmatul menyebut implementasi program biodiesel hingga pengembangan B50 menjadi salah satu upaya memperkuat penyerapan produksi sawit dalam negeri.

“Kalau kita menggunakan B50, kita tidak khawatir lagi nanti sawit kita ini tidak bisa diserap. Kita memperkuat ketahanan energi kita,” katanya.

Di sisi lain, Rahmatul mengingatkan pentingnya pengelolaan kebun sawit dengan memperhatikan aspek lingkungan dan regulasi, terutama terkait kawasan gambut. Ia mengatakan perubahan data atau penetapan kawasan gambut dapat menjadi tantangan bagi petani maupun pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan perkebunan.

Menurut Rahmatul, apabila suatu lahan masuk dalam penetapan kawasan gambut, proses perizinannya perlu diklarifikasi terlebih dahulu melalui pemerintah dan kementerian terkait. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi lahan, termasuk apakah terdapat gambut dalam atau kubah gambut.

“Bukan melarang, tetapi ditunda dulu perizinannya. Kita buktikan dulu di lapangan. Turun tim sama-sama bahwa lahan ini bukan gambut dalam,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai penerapan ISPO perlu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, APKASINDO, koperasi, kelompok tani dan petani sawit swadaya.

Rahmatul menyebut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat menjadi salah satu pintu masuk menuju penerapan ISPO. Menurut dia, tata kelola kebun yang dibangun melalui PSR dapat mendukung pemenuhan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam ISPO.

“Kalau PSR jalan, maka ISPO akan gampang meluncur,” katanya.

Ia meminta jajaran pemerintah daerah, mulai dari dinas terkait, camat hingga penghulu, ikut membantu petani sawit swadaya agar pelaksanaan PSR dapat terus berjalan. Koperasi dan kelompok tani sebagai pengusul PSR juga diminta menjalankan program sesuai mekanisme dan tata kelola yang ditetapkan.

Rahmatul juga menekankan pentingnya pemeliharaan tanaman sejak sebelum menghasilkan. Menurut dia, kualitas bibit, pertumbuhan tanaman, pemupukan hingga pengendalian hama harus diperhatikan agar produktivitas dan kualitas TBS petani tetap terjaga.

“Mulai dari tanaman sebelum menghasilkan itu harus betul-betul dikontrol. Lihat dari kualitas batangnya, daunnya, termasuk pemupukan dan macam-macam. Itu harus dijaga,” ujarnya.

Ia menilai penerapan ISPO seharusnya tidak dipandang sebagai beban tambahan bagi petani, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola perkebunan yang lebih baik.

“ISPO itu bukan beban, tetapi adalah manfaat ke depan,” kata Rahmatul.

Rahmatul berharap implementasi ISPO di Rokan Hilir dapat berjalan melalui kolaborasi seluruh pihak dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit di Bagan Sinembah dan wilayah Rokan Hilir secara umum.