Lahan peremajaan sawit rakyat (PSR) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, anak usaha dari Holding Perkebunan PTPN III (Persero), yang ditanami padi gogo di Jambi dan Aceh berhasil panen pada Oktober 2025.

Sektor perkebunan kelapa sawit di Sabah membutuhkan ribuan pekerja migran asal Indonesia. Permintaan tenaga kerja yang tinggi ini didorong oleh perluasan areal tanam dan peningkatan kebutuhan produksi.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2025 sebagai revisi atas PP No. 24 Tahun 2021 memicu gelombang kritik tajam dari kalangan akademisi hingga petani sawit. Regulasi yang mengatur sanksi administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan ini dinilai tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat di daerah penghasil sawit.

Beberapa kalangan beranggapan bahwa penerpan program biodiesel 50% (B50) yang berbahan baku dari kelapa sawit memakan biaya yang cukup tinggi, menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tengah mencari formulasinya bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar penerapan B50 nanti tidak memberikan biaya (cost) yang lebih besar.

Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional. Dalam triwulan ke III menurut catatan Bank Indonesia (BI) ini ekonomi nasional didorong oleh ekspor nonmigas, diantaranya ekspor sawit baik dalam bentuk crude palm oil (CPO) dan turunannya, serta serta belanja pemerintah yang berkontribusi pada penguatan permintaan domestik.

Perempuan adalah pilar penting industri sawit. Mereka bagian dari 16 juta total pekerja sawit nasional. Menopang ragam aktivitas. Dari peran eksekutif, pekerja perusahan hingga petani dan buruh tani. Industri sawit pun terus berupaya mewujudkan terwujudnya keadilan dan kesetaraan jender.