Dari Raja Rempah ke Raja Sawit: Indonesia Masih Terjebak sebagai Pemasok Dunia

sawitsetara.co - JAKARTA — Indonesia telah menjadi pusat komoditas global selama lebih dari seribu tahun, dari kejayaan rempah-rempah pada abad pertengahan hingga dominasi kelapa sawit di abad ke-21. Namun di balik posisi itu, pola yang sama terus berulang: Indonesia kuat dalam produksi, lemah dalam penguasaan nilai.

Kesimpulan itu disampaikan Prof. Agus Pakpahan, pakar ekonomi pertanian Indonesia, dalam esai terbarunya “Dari Raja Rempah ke Raja Sawit: Kontinuitas Posisi Indonesia sebagai Periphery Supplier dalam Gelombang Panjang Kondratieff (900–2024)” edisi 27 Januari 2026.

“Komoditasnya berubah, skalanya membesar, tapi posisi strukturalnya hampir tidak bergeser,” kata Agus. “Indonesia tetap berada di sisi pemasok bahan mentah dalam sistem ekonomi dunia.”

Produksi Besar, Kuasa Kecil

Dalam esainya, Agus menggabungkan teori Gelombang Panjang Kondratieff dengan world-systems analysis untuk menelusuri posisi Indonesia dalam ekonomi global. Hasilnya menunjukkan kontinuitas yang mencolok: sejak era rempah-rempah, kolonialisme perkebunan, hingga industri sawit modern, Indonesia berulang kali berada di lapis periphery—penghasil komoditas dengan nilai tambah rendah.

Menurut Agus, pergeseran terbesar terjadi ketika Eropa masuk ke jaringan perdagangan Asia. Pola itu, kata dia, disempurnakan pada abad ke-19 melalui sistem perkebunan kolonial dan terus berlanjut setelah kemerdekaan dalam bentuk yang lebih modern.

“Sejak VOC memonopoli distribusi rempah, Indonesia kehilangan kendali atas harga dan perdagangan. Dari pusat perdagangan, kita berubah menjadi lokasi produksi,” ujarnya.

Sawit Mengulang Sejarah Rempah

Kelapa sawit, yang menjadikan Indonesia produsen terbesar dunia, dinilai Agus tidak lepas dari jebakan sejarah yang sama. Meski produksi nasional mendominasi pasar global, Indonesia tetap berstatus price taker.

“Harga sawit tidak ditentukan di Jakarta atau Medan, tapi di Kuala Lumpur dan Amsterdam,” kata Agus. “Risiko produksi dan lingkungan ditanggung di dalam negeri, sementara mekanisme penentuan nilai dan keuntungan finansial dinikmati di luar.”

Ia menilai ketidakmampuan Indonesia membangun bursa sawit berpengaruh global bukan semata soal teknis pasar. Ini, kata dia, soal penguasaan standar, data, kontrak, dan instrumen keuangan. Selama itu semua dikendalikan pihak luar, posisi kita tidak akan berubah.

Krisis Lingkungan sebagai Titik Balik

Menariknya, Agus melihat tekanan global terhadap sawit—isu deforestasi, iklim, dan keberlanjutan—bukan hanya sebagai ancaman, melainkan peluang sejarah. Dalam setiap siklus komoditas, krisis legitimasi adalah momen langka untuk perubahan struktural.

“Ini critical juncture.”

Menurut Agus, gelombang ekonomi global berikutnya—yang ditopang bioekonomi, digitalisasi, dan ekonomi sirkular—membuka ruang bagi Indonesia untuk naik kelas. Namun syaratnya bukan sekadar hilirisasi, melainkan penguasaan teknologi oleokimia lanjutan, standar keberlanjutan, tata kelola data petani, dan inovasi kelembagaan seperti koperasi digital.

“Kalau kita hanya menambah pabrik tapi tetap mengikuti harga dan standar luar, itu bukan transformasi,” ujarnya.

Sawit Bukan Tujuan Akhir

Agus menegaskan, sawit seharusnya dipandang sebagai jembatan, bukan tujuan akhir pembangunan ekonomi. Kekuasaan ekonomi tidak lahir dari volume produksi, tapi dari penguasaan pengetahuan, institusi, dan mekanisme pembentukan nilai. Jika peluang ini kembali terlewat, ia mengingatkan, Indonesia hanya akan mengulang sejarah lama dengan komoditas baru.

“Nama barangnya bisa berubah, tapi ceritanya tetap sama. Pertanyaannya sekarang sederhana,” kata Agus. “Apakah Indonesia mau terus menjadi pemasok dunia, atau mulai menjadi arsitek ekonomi tropis berkelanjutan abad ke-21?”