Supriadi Resmi Dilantik Jadi Kadisbun Riau, APKASINDO Titip Harapan Perbaikan Tata Kelola Sawit Rakyat

sawitsetara.co - PEKANBARU — Supriadi, S.Hut, MT resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Senin (26/1/2026). Pelantikan berlangsung di Gedung Daerah Riau dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Pelantikan tersebut mendapat perhatian dan harapan besar dari kalangan petani kelapa sawit, khususnya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau. Organisasi ini menilai Supriadi bukan sosok baru bagi petani, mengingat sebelumnya ia telah lama menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Ketua DPW APKASINDO Provinsi Riau, H. Suher, dalam keterangannya menyampaikan ucapan selamat sekaligus optimisme terhadap kepemimpinan Supriadi ke depan.

“Kami dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Supriadi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang baru. Kami yakin dan percaya di bawah kepemimpinan beliau, perkebunan di Provinsi Riau akan semakin baik, khususnya dalam tata kelola, terutama tata kelola harga TBS petani kelapa sawit,” ujar H. Suher, Rabu (29/1/2026).

Ia menegaskan, kedekatan emosional dan historis antara Supriadi dan petani sawit menjadi modal penting dalam membangun kolaborasi yang lebih kuat ke depan.

“Bapak Supriadi sudah cukup lama menjadi Sekretaris Dinas Perkebunan Riau, sehingga sudah sangat mengenal kami para petani sawit. Begitu juga sebaliknya, kami sudah mengenal beliau dengan baik. Karena itu, kami menaruh harapan besar agar kolaborasi APKASINDO dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau semakin erat ke depan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Wilayah DPW APKASINDO Riau, Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, MMgt (Int. Bus), CC, CL, menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera ditangani oleh Kepala Dinas Perkebunan yang baru, khususnya yang berkaitan langsung dengan sawit rakyat.

Menurut Djono, setidaknya terdapat dua isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, persoalan kebun kelapa sawit milik petani yang sudah menua.

“Di Provinsi Riau, banyak kebun petani kelapa sawit yang sudah memasuki usia kurang produktif, ini menjadi tantangan besar yang harus dicarikan solusi konkret, seperti dukungan pengurusan administrasi program Peremajaan Sawit Rakyat, karena Riau adalah produsen sawit terbesar di Indonesia” ujarnya.

Kedua, lanjut Djono, persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani yang ditetapkan melalui rapat mingguan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.

“Harga penetapan TBS yang dirapatkan setiap minggu di rumah kami bersama, yakni di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, belum banyak dirasakan oleh petani. Karena itu, penguatan kelembagaan dan aspek legalitas menjadi sangat penting,” katanya.

Ia berharap, dengan pengalaman dan pemahaman Supriadi terhadap kondisi petani, solusi-solusi konkret dapat segera diwujudkan. APKASINDO, kata H. Suher dan Djono, siap untuk berjalan bersama pemerintah daerah terkhusus Disbun Riau demi kemajuan industri kelapa sawit secara umum dan petani sawit secara khusus.

“Di Riau ini terdapat sekitar 2,4 juta hektare kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh petani, atau sekitar 62 persen dari total luas kebun sawit. Angka ini bahkan lebih luas dibandingkan perkebunan negara maupun swasta. Oleh karena itu, kepentingan petani harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pemerintah,” pungkasnya.