Pemerintah terus memperkuat tata kelola dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan industri. Melalui kebijakan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memperluas ruang penggunaan DBH sawit agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul proyeksi El Nino 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Salahsatu caranya yakni dengan pembangunan infrastruktur pengendalian seperti embung dan sekat kanal, serta edukasi dan penguatan brigade kebakaran lahan.

Menurut Prof Almasdi, perhitungan kontribusi tersebut selama ini masih berfokus pada sektor hilir, seperti ekspor crude palm oil (CPO), pajak ekspor, serta nilai tambah industri turunan. Sementara itu, kontribusi ekonomi dari petani—yang justru menjadi fondasi utama sektor ini—belum masuk dalam perhitungan resmi.

Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola sektor pertanian agar petani memiliki kepastian dalam menjual hasil produksinya.

“Kelapa sawit ini bukan hanya milik pengusaha, tetapi juga milik negara dan petani. Oleh karena itu, sawit menjadi prioritas untuk dikembangkan, selain mendatangkan devisa juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi.

Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode 1–31 Mei 2026 ditetapkan sebesar USD 1.049,58 per Metrik Ton (MT).