Petani Sawit Sulteng: Demi Harga yang Kompetitif, Jangan Tutup PKS Tanpa Kebun

sawitsetara.co - PALU — Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun mendapat penolakan dari kalangan petani sawit di Sulawesi Tengah. Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Tengah, Siswanto, S.E., menilai keberadaan PKS tanpa kebun justru memberikan dampak positif, terutama bagi petani swadaya.

Siswanto menegaskan bahwa selama ini hubungan antara petani dengan PKS tanpa kebun berjalan baik dan saling menguntungkan. “Selama ini, pengalaman kami, dengan adanya PKS tanpa kebun itu yang pertama, harga jadi lebih kompetitif,” ujarnya di Palu.

Menurutnya, PKS tanpa kebun tidak memiliki kebun inti, sehingga untuk mendapatkan pasokan bahan baku tandan buah segar (TBS), mereka harus bersaing secara sehat dengan PKS inti plasma. Kondisi ini menciptakan pembanding harga yang menguntungkan petani.

“Karena PKS tersebut tidak punya kebun inti, maka dia harus bersaing. Jadi ada pembanding harga, dan ini sangat disukai oleh petani swadaya,” katanya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kekhawatiran dari pihak tertentu terhadap keberadaan PKS tanpa kebun. “Mungkin saja ada pihak yang merasa tersaingi, sehingga muncul wacana-wacana seperti itu,” tambahnya.

Terkait isu yang menyebut PKS tanpa kebun memicu maraknya pencurian TBS, Siswanto membantah keras anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik pencurian sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum keberadaan PKS tanpa kebun.

“Kalau pencurian TBS itu, sebelum ada PKS tanpa kebun juga sudah banyak terjadi. Namanya barang yang punya nilai ekonomi, pasti ada saja yang mencoba mencuri kalau ada peluang,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan terkait tudingan bahwa PKS tanpa kebun menyebabkan perambahan hutan. Siswanto menilai klaim tersebut tidak berdasar. “Sejauh ini tidak ada data yang menunjukkan PKS tanpa kebun menyebabkan perambahan hutan,” tegasnya.

Ia justru menyebut bahwa di Sulawesi Tengah masih banyak lahan non-hutan seperti semak belukar dan alang-alang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sawit tanpa harus membuka kawasan hutan.

“Di sini masih banyak lahan terbuka yang bisa dimanfaatkan. Sawit juga cocok dikembangkan di wilayah ini,” ujarnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, ia berharap pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait PKS tanpa kebun, karena berpotensi merugikan petani swadaya yang selama ini mendapatkan manfaat dari keberadaan pabrik tersebut.

“Bagi kami di daerah, PKS tanpa kebun ini membantu petani, terutama dalam hal harga dan akses pasar,” tutupnya.