Anak Petani Sawit Tolak Wacana Penutupan PKS Tanpa Kebun, Khawatir Picu Monopoli Harga

sawitsetara.co - TEMBILAHAN — Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai penolakan dari kalangan petani, khususnya petani swadaya yang selama ini bergantung pada keberadaan pabrik tersebut untuk menjual hasil panennya.

Hedi B, seorang anak petani sawit di Indragiri Hilir, menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap rencana kebijakan tersebut. Ia menilai, keberadaan PKS tanpa kebun justru menjadi penyeimbang dalam persaingan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

“Kalau PKS tanpa kebun ditutup, akan terjadi monopoli harga oleh perusahaan yang memiliki kebun sendiri,” ujarnya kepada sawitsetara.co.

Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.

“Ketika panen raya, mereka bisa saja stop pembelian dari luar. Lalu kami petani mau jual ke mana?” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut berpotensi merugikan petani kecil yang tidak memiliki akses langsung ke pabrik milik perusahaan besar. Tanpa PKS independen, petani akan kehilangan alternatif pembeli, yang selama ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

Hedi juga mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat di daerahnya menggantungkan hidup pada sektor kelapa sawit. Bahkan, sekitar 75 persen warga telah beralih dari komoditas kelapa ke sawit karena dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.

“Dulu daerah kami penghasil kelapa. Tapi karena sawit lebih menjanjikan, masyarakat beralih. Sekarang kalau kebijakan ini diterapkan, tentu sangat berdampak bagi kami,” jelasnya.

Atas dasar itu, Hedi secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penutupan PKS tanpa kebun. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan dirasakan petani sebelum mengambil keputusan.

“Kami menolak keras kebijakan ini. Harapan kami pemerintah tidak melanjutkan rencana tersebut,” tegasnya.

Penolakan dari petani ini menambah daftar kekhawatiran berbagai pihak terhadap rencana penataan industri sawit tersebut, yang dinilai perlu dikaji secara komprehensif agar tidak merugikan pelaku usaha kecil di sektor hulu.