Dukung PKS Komersial, Guru Besar IPB Sarankan Pabrik Sawit ke Depan Tak Terintegrasi dengan Kebun

sawitsetara.co - BOGOR — Guru Besar IPB bidang ekonomi kehutanan, Prof. Sudarsono Soedomo, menilai bahwa model industri kelapa sawit ke depan sebaiknya tidak lagi mengandalkan integrasi antara kebun dan pabrik kelapa sawit (PKS).

Menurutnya, justru skema PKS tanpa kebun atau PKS komersial perlu diperkuat karena mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi petani.

“Dalam jangka panjang, saya malah ingin semua PKS itu tanpa kebun. Supaya mereka bersaing secara sehat dalam mendapatkan bahan baku dari petani,” ujar Prof. Sudarsono saat dihubungi sawitsetara.co, Rabu (30/4/2026).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menanggapi wacana penutupan PKS tanpa kebun yang kembali berdesus belakangan ini. Alih-alih ditutup, menurut dia, PKS tanpa kebun diharapkan menjadi pasar utama petani sawit di masa mendatang.

Bagi Prof. Sudarsono, penutupan PKS tanpa kebun akan menjadi tonggak integrasi vertikal di bisnis kelapa sawit. Ini adalah keadaan ketika satu entitas menguasai bahan baku sekaligus industri pengolahannya—menyimpan persoalan mendasar: konsentrasi kekuatan ekonomi.

Dalam kondisi itu, akses terhadap rantai nilai industri menjadi terbatas, dan ruang partisipasi masyarakat menyempit.

Ia mencontohkan industri pulp dan kertas. Di sektor tersebut, perusahaan besar umumnya menguasai hutan tanaman industri sekaligus pabrik pengolahan. Akibatnya, pasokan bahan baku berasal dari internal perusahaan, nyaris tanpa keterlibatan masyarakat.

“Hanya mereka yang bermain. Masyarakat paling jadi tenaga kerja, itu pun terbatas,” ujarnya.

Model seperti itu, kata Prof. Sudarsono, tidak seharusnya diadopsi dalam industri sawit, yang selama ini dikenal sebagai sektor dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Petani swadaya, misalnya, menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan sawit nasional.

Menurut dia, pemisahan antara kebun dan PKS justru akan menciptakan mekanisme pasar yang lebih sehat. Petani akan menjadi pemilik utama bahan baku, sementara perusahaan fokus pada pengolahan dan pengembangan industri hilir.

Dalam skema ini, PKS akan bersaing untuk mendapatkan tandan buah segar (TBS) dari petani. Persaingan itu, pada gilirannya, akan mendorong peningkatan harga dan pelayanan.

“Siapa yang memperlakukan petani dengan baik, dia yang akan mendapatkan pasokan. Itu logika pasar yang sehat,” katanya.

Prof. Sudarsono menilai, pembagian peran seperti itu juga lebih sesuai dengan upaya pemerataan ekonomi. Korporasi tetap memiliki ruang berkembang, terutama di sektor hilir yang membutuhkan modal besar, teknologi, dan manajemen yang kompleks. Sementara itu, kepemilikan lahan dan produksi bahan baku dapat lebih tersebar di tangan masyarakat.

Ia bahkan mengusulkan skema transisi jangka panjang, di mana perusahaan secara bertahap mengalihkan sebagian kepemilikan kebun kepada petani lokal—tentu melalui mekanisme pasar, bukan hibah.

“Bukan gratis. Dijual secara bertahap kepada petani. Jadi ada redistribusi yang wajar,” ujarnya.

Dalam perspektif Prof. Sudarsono, arah kebijakan seperti ini bukan hanya soal efisiensi ekonomi, melainkan juga keadilan. Industri sawit, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional, semestinya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan kata lain, masa depan sawit bukan tentang siapa yang paling besar menguasai rantai produksi, melainkan siapa yang mampu menciptakan ekosistem yang paling inklusif.