Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan perkebunan sawit rakyat.

Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pemerintah daerah berkomitmen membiayai penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan belum tersentuh jaminan sosial secara optimal.

Dari hasil perhitungan menggunakan formula penetapan harga TBS yang berlaku, harga TBS tertinggi tercatat pada kelompok umur 10–20 tahun, yaitu sebesar Rp3.684,78/kg. Sementara itu, harga TBS terendah berada pada kelompok umur 3 tahun, yakni Rp2.884,34/kg.

Karena itu, wacana penutupan PKS komersil dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, khususnya bagi petani yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan besar.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo, S.E., M.M. menilai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sawit.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.