Harus diakui bahwa komoditas sawit tidak hanya merubah ekonomi masyarakat dan menumbang ekonomi negara tapi juga turut berkntibusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diantaranya seperti yang dilakukan oleh PT Brahma Binabakti (BBB), anggota dari of PT Triputra Agro Persada Tbk di Jambi. Perusahaan tersebut menanam jagung di lahan perusahaan miliknya dan hasilnya panennya mencapai lima ton langsung dikirim ke Bulog.

Benar pemerintah tengah mendorong ketahanan energi, diantaranya melalui biodiesel 50% berbahan sawit atau dikenal B50 di tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026.

Menjelang penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Juni 2026, jutaan petani kecil berisiko tersingkir dari rantai pasok global akibat persoalan legalitas lahan

Regulasi ini dinilai kian memperkeruh permasalahan penetapan kawasan hutan yang telah berlangsung sejak dua dekade.

Pada pertengahan September lalu pemangku kebijakan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Dalam upaya memastikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah konflik agraria, Bupati Aceh Singkil, Safriadi, memanggil lima perusahaan perkebunan kelapa sawit pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di daerahnya.