Pemerintah Siap Kembangkan 2 Juta Hektar untuk Kebutuhan B50

sawitsetara.co - JAKARTA – Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasokan biodiesel 50 persen berbahan baku kelapa sawit atau dikenal dengan B50. Atas dasar itulah pemerinttah siap mengembangkan 2 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Melalui pengembangan lahan tersebut maka diharapkan pemenuhan B50 tetap aman tanpa menggannggu kebutuhan untuk pangan.

“Jadi, solar sudah enggak impor lagi. Jadi, kalau ribut kenaikan-kenaikan, ini bensin. Kalau solar kita sudah cukup, enggak ada impor lagi, sudah cukup,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta.

Menurut Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas, pemerintah mendorong biodiesel berbahan baku kelapa sawit adalah untuk mendoronng kemandirian energi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.

Lebih dari ittu, dengan mendorong kemandirian energi berbasis bahan nabati seperti kelapa sawit adalah untuk mengurangi ketergantungan impor solar. Kelapa sawit sudah membuktikan diri dapat mengurangi ketergantungan impor.

Berdasarkan data terbaru per awal 2026, Kebijakan biodiesel, khususnya mandatori B40, berhasil menurunkan impor solar sekitar 3 juta ton pada tahun 2025. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah (Rp139 triliun pada proyeksi akhir 2025).

“Oleh karena itu kita akan perbesar lagi, akan mengembangkan 2 juta hektar lagi untuk perkebunan sawit dan 1 juta untuk perkebunan tebu. Sudah akan kita percepat dan hilirisasi di bidang-bidang lain,” jelas Zulhas.

Menurut Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas, pemerintah mendorong biodiesel berbahan baku kelapa sawit adalah untuk mendoronng kemandirian energi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.

Lebih dari ittu, dengan mendorong kemandirian energi berbasis bahan nabati seperti kelapa sawit adalah untuk mengurangi ketergantungan impor solar. Kelapa sawit sudah membuktikan diri dapat mengurangi ketergantungan impor.

Berdasarkan data terbaru per awal 2026, Kebijakan biodiesel, khususnya mandatori B40, berhasil menurunkan impor solar sekitar 3 juta ton pada tahun 2025. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah (Rp139 triliun pada proyeksi akhir 2025).

“Oleh karena itu kita akan perbesar lagi, akan mengembangkan 2 juta hektar lagi untuk perkebunan sawit dan 1 juta untuk perkebunan tebu. Sudah akan kita percepat dan hilirisasi di bidang-bidang lain,” jelas Zulhas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengungkapkan program mandatori BBN ini dapat mengurangi impor BBM, sehingga menghemat devisa. Penghematan devisa untuk B40 sebesar Rp147,5 triliun, sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar.

Selain memberikan manfaat secara ekonomi, program mandatori Biodiesel B40 sendiri telah memberikan manfaat signifikan di berbagai aspek sosial, lingkungan termasuk peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,9 triliun, penyerapan tenaga kerja lebih dari 14 ribu orang (off-farm) dan 1,95 juta orang (on-farm), serta pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun.

Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.