sawitsetara.co – Dampak perang Iran telah menjalar ke berbagai sektor dan dirasakan secara global. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi yang terencana dan terukur.
Menanggapi implementasi kebijakan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto, yakni kemandirian energi sebagai bagian dari kedaulatan negara, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA, menegaskan bahwa seluruh pembantu presiden harus berada dalam satu irama kebijakan.
“Pembantu presiden harus satu irama dan menginduk pada kebijakan yang sudah digariskan dalam Asta Cita,” ujarnya.
Menanggapi perbedaan pernyataan antarmenteri—di mana Menteri ESDM menyebut Indonesia masih mengimpor solar fosil untuk kebutuhan domestik, sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan Indonesia tidak lagi perlu impor solar karena memiliki sumber minyak nabati dari sawit—Gulat menilai hal tersebut perlu diselaraskan.
“Saya sudah membaca di berbagai media dan menonton videonya. Sebaiknya para menteri, ketika menyampaikan pernyataan ke publik, terlebih dahulu menyinkronkan data agar tidak membingungkan masyarakat. Kata kuncinya, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, adalah kemandirian energi merupakan kedaulatan negara,” jelasnya kepada sawitsetara.co, Sabtu (04/04/2026).
Gulat juga memahami maksud dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara dan minyak sawit, yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Ia menjelaskan bahwa batu bara bersifat irreversible (tidak terbarukan), sedangkan minyak sawit bersifat reversible (terbarukan).
“Artinya, antara energi yang tidak terbarukan dan terbarukan harus saling mengisi, sehingga kekurangan dari energi fosil bisa ditutupi oleh energi nabati,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan impor bahan bakar fosil. Untuk solar, komposisi baurannya masih sekitar 60% fosil dan 40% berasal dari minyak nabati sawit. Sementara itu, bensin masih 0% baurannya, dan avtur baru sekitar 3% dicampur dengan minyak nabati. Kekurangan tersebut masih harus dipenuhi dari produksi domestik maupun impor.
“Artinya, kita masih membutuhkan impor bahan bakar fosil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gulat menilai hal yang lebih mendesak saat ini adalah bagaimana Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan atau bahkan memandatorikan program tersebut.
“Rendahnya produktivitas sektor hulu, khususnya CPO dari kebun sawit rakyat, jauh lebih urgen dan hanya bisa ditingkatkan melalui program PSR,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional mulai menunjukkan hasil. Indonesia disebut tidak lagi bergantung pada impor solar, seiring masifnya implementasi program hilirisasi sawit dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program mandatori biodiesel yang kini telah mencapai level tinggi.
“Sekarang kita sudah tidak impor lagi solar. Kita sudah masuk B40 bahkan menuju B50. Jadi untuk solar, kita sudah cukup dari dalam negeri,” ujar Zulhas.
Menurutnya, kebijakan hilirisasi kelapa sawit menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit dinilai mampu menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor perkebunan dalam negeri.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, industri sawit kini tidak lagi sekadar menjadi andalan ekspor, tetapi telah bertransformasi menjadi tulang punggung transisi energi nasional. Upaya ini menandai babak baru Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat kedaulatan energi berbasis sumber daya dalam negeri.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
