selama ini tata kelola sawit nasional dinilai terlalu tersebar karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan aturan masing-masing. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan di lapangan sering tidak sinkron dan memunculkan multitafsir.

Perluasan perkebunan kelapa sawit di luar Pulau Jawa disebut tidak mengurangi ketersediaan beras nasional. Sejumlah data pemerintah menunjukkan luas panen padi justru tetap meningkat dalam dua dekade terakhir, terutama di wilayah luar Jawa.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan salah satu fondasi utama ekonomi dan ketahanan energi Indonesia di tengah gejolak global.

Dalam forum tersebut, APKASINDO menyampaikan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi petani kelapa sawit, khususnya terkait legalitas lahan, penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), hingga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Badan Pengelola Dana Perkebunan menggencarkan sosialisasi Program Beasiswa Sawit di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 12 Mei 2026.

Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Novermal, SH, MH menyoroti masih rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun swadaya di wilayah Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).