Mandatori PSR Dinilai Jadi Solusi Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat

sawitsetara.co - JAKARTA — Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai membutuhkan langkah kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Penerapan PSR secara mandatori disebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pencapaian luasan areal sawit rakyat di seluruh Indonesia.

Pemerhati Sawit DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah strategis melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia.

“Perlu sikap tegas pemerintah pusat, terutama kementerian terkait, Ditjen Perkebunan dan BPDP, untuk segera memikirkan regulasi atau kebijakan berdasarkan skala prioritas kepentingan negara,” kata Dermawan dalam keterangannya.

Ia menilai percepatan PSR tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas kebun rakyat. Program tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional sekaligus memperkuat posisi petani swadaya Indonesia di tengah tuntutan pasar internasional.

Menurut Dermawan, perhatian terhadap petani sawit swadaya menjadi semakin penting seiring meningkatnya sorotan dunia terhadap tata kelola, keberlanjutan, legalitas, dan ketertelusuran komoditas sawit.

Terlebih ,Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, kini juga dipercaya sebagai Presiden World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS). Posisi tersebut dinilai membuka ruang lebih besar bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit di tingkat internasional.

“Ini menyangkut branding Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia. Karena itu, perlu strategi yang tepat sasaran untuk menyelamatkan nasib petani sawit swadaya Indonesia di mata dunia internasional,” ujarnya.

Dermawan menilai pemerintah perlu menyusun roadmap pengembangan sawit nasional yang terstruktur, terukur, dan memiliki target yang jelas. Kebijakan tersebut harus mencakup seluruh rantai industri, mulai dari hulu hingga hilir.

Pada sisi hulu, percepatan PSR dinilai penting untuk mengganti tanaman sawit rakyat yang sudah tidak produktif dengan tanaman berproduktivitas lebih tinggi. Peningkatan produktivitas tersebut pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat pasokan bahan baku industri tanpa harus mengandalkan pembukaan lahan baru.

Sementara pada sisi hilir, penguatan industri pengolahan sawit dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperbesar kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional.

“Memang diperlukan tindakan yang rasional dan cerdas. Artinya, perlu keseriusan membangun konsep roadmap yang terstruktur dan terukur, mulai dari huluisasi sampai hilirisasi,” kata Dermawan.

Ia menambahkan, penguatan sektor sawit harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional, termasuk dalam upaya meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat perkebunan.

Menurut dia, percepatan PSR juga sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis sektor strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau sawit hebat, maka ekonomi Indonesia kuat,” ujar Dermawan.