Pada 29 Desember 2025, Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan penanaman kelapa sawit. Secara singkat, SE ini melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan perintah untuk dilakukannya penggantian komoditas perkebunan lain yang semula ditanami kelapa sawit. Dalam hal ini Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Regulasi Nasional
31 Desember 2025
Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) dalam Outlook Industri Sawit Indonesia 2026 menggambarkan situasi ini secara gamblang. Sawit menopang surplus neraca perdagangan dan menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Namun fondasi industri ini tidak sedang kokoh-kokoh amat.
31 Desember 2025
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang penanaman kelapa sawit serta mendorong penggantian tanaman sawit yang sudah eksisting dengan komoditas lain.
31 Desember 2025
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan distribusi minyak goreng kewajiban pasar domestik (DMO) akan dilakukan per Januari 2026. Penyerapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MINYAKITA).
30 Desember 2025
Jelang akhir tahun 2025 Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) dipasar Tebet, Selasa (30/12/2025). Dalam sidak tersebut ada beberapa pedagang yang memainkan harga pangan, diantaranya ditemukan beberapa padagang yang menjual MINYAKITA di jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
30 Desember 2025
Kebutuhan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk program biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku tahun depan diperkirakan akan memerlukan tambahan sekitar 5 juta ton. Kendati kebutuhan minyak sawit untuk program biodiesel sudah cukup besar pada tahun 2025 ini.
30 Desember 2025
Melihat tingginya harga Minyak Goreng Rakyat atau dikenal dengan nama MINYAKITA yang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau diatas Rp15.700/liter maka pemerintah akan menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebesar 790.000 kiloliter (KL) pada tahun 2026. Hal ini dilakukan guna menstabilkan harga MINYAKITA diingkat konsumen.
30 Desember 2025
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pemerintah pusat menjadi solusi bagi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di tengah keterbatasan keuangan daerah pada 2025.
30 Desember 2025
Kunjungan Jalinan Kasih tersebut langsung ke lokasi terdampak untuk menyalurkan bantuan dan berinteraksi langsung dengan warga.
30 Desember 2025
Namun, menurut ekonom pertanian Indonesia Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, M.Sc, kerangka transformasi yang ditawarkan masih terjebak dalam paradigma lama dan belum menyentuh akar persoalan struktural industri sawit Indonesia
30 Desember 2025
Penggunaan benih ilegal dinilai menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat dan kerugian jangka panjang bagi petani.
30 Desember 2025
Ketua Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menegaskan, penertiban tanpa kejelasan status hukum berpotensi menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di tingkat petani
30 Desember 2025
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut penyewaan kelompok informal atau preman dalam pengamanan KSO sawit justru membuka ruang kekerasan, bentrokan fisik, hingga korban luka.
30 Desember 2025
Lonjakan kasus pencurian kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, sepanjang 2025 menyingkap persoalan klasik penegakan hukum di sektor perkebunan.
29 Desember 2025
Perbedaan perlakuan pemerintah dalam menertibkan kebun sawit dan aktivitas pertambangan kembali menuai kritik.
29 Desember 2025
Perum Bulog mendorong pedagang/pengecer Minyakita untuk menyediakan metode pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna mempermudah transaksi dan menghindari persoalan uang kembalian.
29 Desember 2025
