Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menyerukan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola industri sawit yang dinilai masih jauh dari kata ideal.
24 Oktober 2025
Uni Eropa (UE) bersiap memberlakukan regulasi anti-deforestasi (EUDR) yang bertujuan mengurangi deforestasi dengan menetapkan standar keberlanjutan. Dampaknya signifikan bagi negara pengekspor, khususnya Indonesia, dengan industri kelapa sawit sebagai andalan utama.
24 Oktober 2025
Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah unttuk mendorong produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis sawit, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama jurnalis melalui Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit mengunjungi pabrik PT Ratu Bio Indonesia di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
24 Oktober 2025
Pernyataan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, yang menyoroti semakin maraknya keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun inti atau PKS Komersil, mendapat banyak tanggapan dari kalangan petani sawit, terutama petani swadaya.
24 Oktober 2025
Rencana pemerintah menerapkan campuran biodiesel 50% (B50) pada solar mulai semester II tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari pelaku industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri sawit nasional dan ekosistem pendukungnya.
23 Oktober 2025
Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kaur, Bengkulu, telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui program bibit sawit gratis, Pemkab Kaur mengalokasikan dana sebesar 2,4 miliar rupiah untuk pengadaan 36 ribu batang bibit sawit berkualitas tinggi.
23 Oktober 2025
Adapun FGD ini diselenggarakan terkait pelaksanaan penelitian akselerasi peran bursa berjangka komoditas CPO Indonesia sebagai acuan pasar dunia oleh International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB.
23 Oktober 2025
Pasar minyak sawit global kembali berguncang. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) melemah, mencerminkan ketidakpastian yang masih menyelimuti sektor komoditas dunia.
23 Oktober 2025
Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (ORPP) BRIN, Puji Lestari, menegaskan bahwa riset sawit harus mendapat perhatian serius, mengingat peran strategis komoditas ini bagi perekonomian nasional.
23 Oktober 2025
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Agrinas dalam membenahi tata kelola industri sawit nasional. Ia menilai kehadiran Agrinas menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sawit yang selama ini dinilai amburadul dan tidak tertib.
23 Oktober 2025
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka, Jamaludin, mengungkapkan bahwa dari total luas kebun sawit rakyat sekitar 35 ribu hektare, terdapat puluhan ribu pekerja informal yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
23 Oktober 2025
Menyongsong momentum tahun perak APKASINDO, Indra mengatakan perlunya dilakukan evaluasi terhadap capaian progam peremajaan sawit rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana (Prasarana), hingga sumber daya manusia (SDM) insan-insan sawit.
23 Oktober 2025
Harus diakui bahwa digitalisasi telah masuk ke semua sektor, ermasuk diantaranya sektor kelapa sawit. Hal ini penting untuk mendorong kinerja industrialisasi kelapa sawit yang saat ini terbukti sebagai salah satu sektor penopang ekonomi pemerintah dan Masyarakat.
23 Oktober 2025
Para pakar, akademisi, dan pelaku industri sepakat bahwa masih banyak peluang untuk meningkatkan pemanfaatan sawit sebagai produk pelaku UKM karena memiliki tambah tinggi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Saat ini, jumlah pelaku UKM sawit terus bertambah setiap tahunnya yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.
23 Oktober 2025
Benar, bahwa kelapa sawit telah bukan hanya sebagai salah satu komoditas penopang ekonomi nasional tapi juga sebagai pemasukan utama petani. Namun, ditengah tingginya kontribusi kelapa sawit, tidak sedikit Kementerian dan lembaga yang mengurusi komoditas minyak emas tersebut. Terbukti, sedikitnya ada sekitar 31 Kementerian yang mengurusi sawit. Melihat hal ini maka Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional.
23 Oktober 2025
Keputusan ini, yang tertuang dalam nomor 11 Tahun 2025, merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat yang terus meningkat, serta tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Aceh Timur dan perwakilan masyarakat pada 30 September 2024. Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir yang dikenal sebagai Algojo, menekankan pentingnya pembentukan pansus ini.
22 Oktober 2025
