Pengembangan Bioenergi Berbasis Pertanian Dipercepat, Termasuk Sawit

sawitsetara.co – JAKARTA – Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat bioenergi berbasis pertanian, diantaranya kelapa sawit melalui program biodiesel dan singkong, tebu melalui program bioetanol. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong swasembada pangan dan energi.

Pemerintah mempercepat pengembangan bioenergi berbasis komoditas pertanian seperti singkong, sawit, tebu, dan jagung sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada energi nasional.

“Atas perintah Bapak Presiden (Prabowo-red) perlu percepatan swasembada energi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas.

Menurut Zulhas pemerintah juga akan mempercepat pengembangan kelapa sawit yang sebagian produksinya dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati atau biofuel.

“Tanaman singkong nanti akan diubah menjadi etanol. Kemudian percepatan pembangunan sawit yang sebagian untuk biofuel,” tuturnya.

Namun harus diakui bahwa emerintah belum merinci lebih lanjut target besaran produksi bioenergi dari komoditas pertanian tersebut. Namun pemanfaatan singkong, tebu, jagung, dan sawit untuk bahan bakar alternatif itu disebut sebagai langkah memperkuat diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Fadhil Hasan, menegaskan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan lama. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnya produksi minyak, meningkatnya impor, serta kebutuhan energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujar Fadhil.

Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberi kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional.

Program campuran saat ini masih bertahan di B40 sepanjang 2026, sementara implementasi B50 masih menunggu kesiapan pasokan dan hasil uji teknis.

“Kita ingin transisi berjalan bertahap, agar suplai dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Fadhil.