Guru Besar Ekonomi Universitas Riau, Prof. Dr. Almasdi Syahza, menyatakan bahwa tekanan global terhadap sawit bukanlah ancaman utama, melainkan bagian dari dinamika persaingan dalam ekonomi internasional.
4 Mei 2026
Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.
4 Mei 2026
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng bahwa nilai ekspor dari Januari - Maret 2026 tercatat mencapai sebesar USD 931,49 juta atau naik atau naik 7,03% jika dibanding periode yang sama pada tahun 2025 yakni sebesar USD 870,30 juta.
4 Mei 2026
Pengembangan industri hilir sawit di KEK Sei Mangkei difokuskan pada pengolahan CPO (crude palm oil) menjadi produk oleofood, bahan baku industri pangan, serta biodiesel. Proyek ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, tetapi juga memperkuat implementasi program mandatori bioenergi nasional.
4 Mei 2026
Penyesuaian HET MINYAKITA lebih didasari naiknya harga bahan baku dalam hal ini crude palm oil (CPO) dan biaya produksi diantaranya naiknya harga plastic untuk pengemasan.
3 Mei 2026
Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.
3 Mei 2026
Pemerintah terus memperkuat tata kelola dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan industri. Melalui kebijakan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memperluas ruang penggunaan DBH sawit agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
3 Mei 2026
Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul proyeksi El Nino 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Salahsatu caranya yakni dengan pembangunan infrastruktur pengendalian seperti embung dan sekat kanal, serta edukasi dan penguatan brigade kebakaran lahan.
2 Mei 2026
Menurut Prof Almasdi, perhitungan kontribusi tersebut selama ini masih berfokus pada sektor hilir, seperti ekspor crude palm oil (CPO), pajak ekspor, serta nilai tambah industri turunan. Sementara itu, kontribusi ekonomi dari petani—yang justru menjadi fondasi utama sektor ini—belum masuk dalam perhitungan resmi.
2 Mei 2026
Siswanto menegaskan bahwa selama ini hubungan antara petani dengan PKS tanpa kebun berjalan baik dan saling menguntungkan. “Selama ini, pengalaman kami, dengan adanya PKS tanpa kebun itu yang pertama, harga jadi lebih kompetitif,” ujarnya di Palu.
2 Mei 2026
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi peningkatan keterampilan serta sertifikasi bagi para buruh guna mendorong tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan kompetitif di wilayah tersebut.
1 Mei 2026
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo menggelar diskusi melalui Zoom Meeting bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Zona 4 yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Diskusi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umum II DPP Apkasindo, Ir. HM. Yunus, dengan fokus utama pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program sarana prasarana (sarpras).
1 Mei 2026
Gulat menegaskan bahwa Hari Buruh menjadi momentum bagi para pekerja, termasuk di sektor perkebunan sawit, untuk mengekspresikan eksistensi dan kontribusi mereka terhadap keberlangsungan usaha. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks perkebunan sawit, istilah “buruh” kini mulai bergeser menjadi “pekerja sawit” yang mencakup berbagai status kerja, mulai dari harian hingga bulanan.
1 Mei 2026
“Jadi bukan hanya sekedar tenaga kerja atau aset. Juga perlu melihat pekerja sebagai pilar dan episentrum bisnis berkelanjutan. Kini pemenuhan dan penghormatan hak pekerja sudah menjadi standar bisnis dan pasar global,” kata Ketua Bidang Pengembangan SDM, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, Sumarjono Saragih.
1 Mei 2026
Pihaknya menegaskan bahwa gagasan tersebut tidak memiliki dasar kuat, baik secara ekonomi, hukum, maupun sosial.
1 Mei 2026
Penguatan kerangka kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. RAN-KSB diharapkan dapat menjadi payung kebijakan nasional untuk memastikan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, sinkronisasi pusat dan daerah, serta keterpaduan antara perencanaan, instrumen fiskal, dan implementasi di lapangan, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk mendukung pelaksanaan di daerah.
30 April 2026
