Guru Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun tidak bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia.

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau resmi merilis harga tandan buah segar (TBS) kemitraan swadaya untuk periode 6–12 Mei 2026, dengan tren kenaikan meski tidak signifikan.

Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini penting mengingat dengan melakukan PSR maka diharapkan bisa meningkatkan produksi sawit nasional seiring meningkatnya kebutuhan crude palm oil (CPO) baik didalam dan luar negeri.

Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.

Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.

Penyesuaian HET MINYAKITA lebih didasari naiknya harga bahan baku dalam hal ini crude palm oil (CPO) dan biaya produksi diantaranya naiknya harga plastic untuk pengemasan.