B50 Jadi Kebanggaan Nasional, DPR Dorong Hilirisasi Sawit Libatkan Koperasi Petani

sawitsetara.co - JAKARTA — Program mandatori biodiesel B50 dinilai bukan sekadar kebijakan energi, tetapi juga menjadi penanda keberhasilan Indonesia membangun hilirisasi industri sawit yang belum mampu ditiru negara lain. Di balik keberhasilan itu, muncul dorongan agar manfaat program tersebut tidak hanya dinikmati industri besar, melainkan juga membuka ruang bagi koperasi petani sawit swadaya.

Pandangan itu disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai memimpin rapat audiensi dengan Sawit Watch bersama aliansinya, termasuk Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut Bambang, implementasi B50 merupakan capaian strategis yang menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit. Kebijakan tersebut, kata dia, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor solar.

“Program B50 ini program yang sangat bagus, fundamental, monumental karena kenapa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang sanggup melakukan itu dan ini bentuk komitmen kita dalam bagaimana meningkatkan ketahanan energi kita,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, peningkatan bauran energi berbasis biodiesel tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memperkuat nilai tambah industri sawit nasional melalui proses hilirisasi.

“Dengan B50 yang kita lakukan ini mudah-mudahan impor solar itu sudah tidak perlu kita lakukan. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa hilirisasi kita di bidang persawitan ini berjalan optimal,” lanjutnya.

Di tengah pembahasan mengenai penguatan program B50, Sawit Watch dan SPKS mengajukan usulan agar koperasi petani sawit swadaya diberi kesempatan terlibat dalam produksi fatty acid methyl ester (FAME), bahan baku utama biodiesel. Menurut Bambang, gagasan tersebut layak dipertimbangkan karena dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam rantai pasok energi terbarukan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa produksi FAME tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi berbagai persyaratan teknis, tata kelola, serta standar audit yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh ketentuan itu diperlukan untuk menjaga kualitas produk sekaligus menjamin keberlanjutan program mandatori biodiesel.

“Nah, untuk itu bagaimanapun juga masukan dan aspirasi dari Sawit Watch dan aliansinya ini kami akan tampung dan kami akan sampaikan ke Dirjen EBTKE untuk bagaimana memikirkan juga bahwa di masa yang akan datang partisipasi dari koperasi atau masyarakat di dalam penyediaan FAME ini juga patut dipikirkan,” kata legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Komisi XII DPR, kata Bambang, akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan berikutnya.

Baginya, penguatan program B50 tidak hanya diukur dari keberhasilannya menekan impor bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional. Lebih jauh, kebijakan itu juga perlu mampu memperluas manfaat ekonomi hilirisasi sawit hingga ke tingkat koperasi dan petani sawit swadaya, sehingga nilai tambah industri sawit dapat dirasakan lebih merata oleh pelaku di berbagai daerah.