Berita
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah Jabar menuai kritik keras dari kalangan organisasi petani.
8 Januari 2026
Kelapa sawit tetap menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, namun memasuki 2026 posisinya berada di persimpangan penting.
6 Januari 2026
ndonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) memproyeksikan produksi kelapa sawit nasional akan tumbuh moderat dan mencapai sekitar 49,8 juta ton pada 2026.
6 Januari 2026
Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Budi Mulyanto, menilai penertiban kawasan hutan yang dilakukan secara masif tanpa dialog dan verifikasi lapangan berisiko menciptakan konflik di masyarakat.
6 Januari 2026
Organisasi mahasiswa ini menilai regulasi terbaru di sektor kehutanan dan perkebunan justru menggeser peran negara dari pelindung rakyat menjadi aktor ekonomi yang menguntungkan korporasi negara, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
5 Januari 2026
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan biaya bagi industri kelapa sawit, khususnya terkait ketentuan penahanan 50 persen DHE selama satu tahun.
5 Januari 2026
Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit dinilai menjadi pukulan berat bagi negara-negara produsen sawit, termasuk Indonesia.
3 Januari 2026
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang penanaman kelapa sawit di wilayahnya menuai kritik dari kalangan akademisi.
3 Januari 2026
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange/ICDX) terus mendorong optimalisasi perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka dalam negeri.
2 Januari 2026
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti 20 perusahaan sawit yang terbukti menerobos kawasan hutan dan mengingkari kewajiban kepada negara. Akibat pelanggaran tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjatuhkan denda administratif dengan nilai yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 2,34 triliun.
26 Desember 2025
Gambaran tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Quo Vadis Konstitusi dan Krisis Ekologi: Belajar dari Bencana Hidrometeorologis Sumatera”, yang mempertemukan akademisi, aktivis lingkungan, dan praktisi lapangan untuk membedah akar persoalan bencana ekologis di Indonesia.
26 Desember 2025
BMKG menegaskan, periode Januari hingga Maret 2026 akan didominasi curah hujan kategori menengah hingga tinggi, dengan sifat hujan Normal hingga Atas Normal di sebagian besar wilayah Indonesia.
22 Desember 2025
