Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa posisi kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sektor strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
5 Mei 2026
Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini penting mengingat dengan melakukan PSR maka diharapkan bisa meningkatkan produksi sawit nasional seiring meningkatnya kebutuhan crude palm oil (CPO) baik didalam dan luar negeri.
5 Mei 2026
Guru Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun tidak bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia.
5 Mei 2026
“Sehingga dalam hal ini dengan adanya PKS tanpa kebun menjadi solusi bagi petani yang memiliki kebun jauh dari pabrik. Tidak hanya itu, dengan adanya PKS tanpa kebun maka bisa menghemat biaya pengiriman bagi petani yang lokasinya jauh dari pabrik yang sudah ada,” kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung
5 Mei 2026
"Sumatera Utara merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang sejak sebelum kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa angkutan CPO dengan moda transportasi kereta api saat ini hanya tersedia di wilayah Sumatera Utara,” kata Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo.
5 Mei 2026
Mulai 1 Juni tahun ini, sebanyak 19 pabrik berlisensi di Negeri Jiran akan memproduksi biodiesel B15 sebagai tahap awal implementasi program yang ditujukan untuk menekan harga diesel di seluruh negeri sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
5 Mei 2026
Guru Besar Ekonomi Universitas Riau, Prof. Dr. Almasdi Syahza, menyatakan bahwa tekanan global terhadap sawit bukanlah ancaman utama, melainkan bagian dari dinamika persaingan dalam ekonomi internasional.
4 Mei 2026
Pengembangan industri hilir sawit di KEK Sei Mangkei difokuskan pada pengolahan CPO (crude palm oil) menjadi produk oleofood, bahan baku industri pangan, serta biodiesel. Proyek ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, tetapi juga memperkuat implementasi program mandatori bioenergi nasional.
4 Mei 2026
“Selama kurang lebih 18 hingga 20 tahun bermitra dengan perusahaan, masyarakat merasa dirugikan karena hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, muncul persoalan lahan yang masuk dalam kawasan hutan serta konflik dengan pihak perusahaan dan koperasi,” ujar Dahlan.
4 Mei 2026
Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.
4 Mei 2026
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng bahwa nilai ekspor dari Januari - Maret 2026 tercatat mencapai sebesar USD 931,49 juta atau naik atau naik 7,03% jika dibanding periode yang sama pada tahun 2025 yakni sebesar USD 870,30 juta.
4 Mei 2026
Fenomena ini terjadi karena kegiatan pengolahan hasil pertanian membutuhkan investasi besar, teknologi, serta skala produksi yang tinggi agar dapat beroperasi secara efisien. Dengan kapasitas yang besar, perusahaan pengolah mampu menekan biaya per unit (economies of scale), sehingga secara alami hanya pelaku usaha bermodal kuat yang mampu bertahan di sisi hilir.
4 Mei 2026
Penyesuaian HET MINYAKITA lebih didasari naiknya harga bahan baku dalam hal ini crude palm oil (CPO) dan biaya produksi diantaranya naiknya harga plastic untuk pengemasan.
3 Mei 2026
Pemerintah terus memperkuat tata kelola dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan industri. Melalui kebijakan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memperluas ruang penggunaan DBH sawit agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
3 Mei 2026
Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.
3 Mei 2026
Menurut Prof Almasdi, perhitungan kontribusi tersebut selama ini masih berfokus pada sektor hilir, seperti ekspor crude palm oil (CPO), pajak ekspor, serta nilai tambah industri turunan. Sementara itu, kontribusi ekonomi dari petani—yang justru menjadi fondasi utama sektor ini—belum masuk dalam perhitungan resmi.
2 Mei 2026
