Minyak goreng yang dulu pernah langka pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan 2022 tidak masuk akal. Karenanya, tahun ini, Satuan Tugas (Satgas) Pangan akan menindak yang menaikkan harga Minyakita yang diatas HET (Harga Eceran Tertinggi). Sepertti diketahui HET untuk Minyakita sesesar Rp15.700/liter.
22 Januari 2026
Menjelang bulan Ramdhan maka kementerian berkolaborasi untuk menjaga harga Minyakita dibawah HET (Harga Eceran Tertinggi) atau Rp15.700/liter. Kolaborasi tersebut dilakukan Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri di Jakarta. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan kementerian dan lembagan atau badan terkait lainnya.
22 Januari 2026
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari penertiban kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
21 Januari 2026
Pemerintah Kabupaten Kaur mulai menyalurkan bantuan bibit sawit gratis kepada warga sebagai bagian dari program prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan.
21 Januari 2026
Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University, Prof. Sudarsono Soedomo, menilai wacana pencabutan izin usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan pascabencana banjir bandang berisiko keliru secara kebijakan.
21 Januari 2026
Data Dinas Pertanian Kutai Barat menunjukkan industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dikuasai korporasi hingga 93 persen. Sisanya, hanya 7 persen yang berada di tangan petani mandiri.
21 Januari 2026
Banyak lahan lada kini berubah menjadi kebun kelapa sawit karena dianggap lebih mudah dirawat dan lebih menjanjikan keuntungan.
21 Januari 2026
Rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi 12,5 persen pada Maret 2026 mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.
20 Januari 2026
Pemerintah pusat diminta tidak terpaku pada skema baku Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng yang dinilai terlalu fluktuatif.
20 Januari 2026
Skema denda administratif yang diterapkan terhadap kebun sawit di kawasan hutan tak lagi berhenti pada urusan kepatuhan hukum, tetapi mulai menimbulkan risiko sistemik terhadap keberlangsungan industri kelapa sawit nasional.
20 Januari 2026
Anggota Komisi V DPR RI Firman Subagyo meminta negara berhenti bersikap defensif dalam menghadapi tekanan terhadap industri kelapa sawit.
20 Januari 2026
Menanggapi dinamika ini, Dr. Riyadi Mustofa, SE., M.Si., C.EIA, Ketua Bidang Penelitian dan Keberlanjutan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyampaikan keprihatinan yang kerap luput dari perhatian publik.
20 Januari 2026
Dari kamar mandi hingga meja makan, dari jalan raya hingga meja rias, kelapa sawit hadir nyaris tanpa disadari.
19 Januari 2026
Model perkebunan kelapa sawit berbasis Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional dinilai tidak lagi selaras dengan konstitusi dan arah perubahan ekonomi global.
19 Januari 2026
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO,, menyambut baik terbitnya hasil koreksi aturan tentang tata cara penetapan harga TBS di Kalbar tersebut.
19 Januari 2026
Produksi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
19 Januari 2026
