Saifullah, perwakilan dari Gapoktan Maju Jaya Tinggi Abadi menyatakan dengan tegas bahwa petani sawit tidak setuju jika kebijakan tersebut diberlakukan.

Pakar hukum kehutanan, Sadino, menegaskan penanganan persoalan sawit di kawasan hutan harus dilakukan secara presisi dan berbasis kepastian hukum.

Ketimpangan capaian sertifikasi keberlanjutan antara Malaysia dan Indonesia semakin terlihat, terutama di tingkat pekebun swadaya. Jika Malaysia telah mencatat 85 persen petani swadaya tersertifikasi, Indonesia masih berada di kisaran 1 persen.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO. meluruskan pemahaman terkait wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp1.700 per batang per bulan di Provinsi Riau yang berpotensi menekan kesejahteraan petani sawit sebesar Rp225-300ribu per hektar per bulan.

Target PSR tersebut merupakan hasil koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sekaligus hasil telaahan atas usulan dari pemerintah daerah. Distribusi target Tahap I mencakup 20 provinsi dan 105 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap komoditas kelapa sawit sebesar Rp 1.700 per pohon per bulan menuai tanda tanya dari kalangan petani.