Melalui penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Kementerian Pertanian menempatkan standar keberlanjutan sebagai fondasi utama pengembangan industri sawit nasional berbasis hilirisasi pada 2026.

Menurut Fadhli, banyak kawasan yang saat ini dikaitkan dengan aktivitas sawit sejatinya telah mengalami degradasi jauh sebelum perkebunan kelapa sawit masuk. Salah satu contoh yang ia kemukakan adalah kawasan

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut kajian ilmiah Tim Ahli dari IPB University bahwa bencana ini sebagai murni peristiwa alamiah akibat siklon tropis yang tidak biasa.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai, terutama terhadap keberlangsungan lapangan kerja di sektor perkebunan.

Di tengah dinamika ekonomi global, kelapa sawit bersama nikel dan produk turunannya tampil sebagai dua pilar utama yang menopang surplus neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan data hingga Desember 2025, Satgas PKH menagih denda administratif sebesar Rp38,6 triliun kepada 71 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor sawit dan pertambangan. Seluruh perusahaan tersebut diklaim beroperasi di kawasan hutan. Penagihan ini merujuk pada penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2021.