Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan, tidak ada alasan apa pun termasuk faktor global yang membenarkan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga di HET Rp15.700/liter. “Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tapi soal distribusi yang tidak dikendalikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Sarwo.
22 April 2026
Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino, menilai pendekatan pajak berbasis jumlah pohon sawit tidak selaras dengan filosofi PAP itu sendiri.
22 April 2026
lembaga legislatif ini mengumpulkan pemerintah daerah, perusahaan, hingga perwakilan petani untuk membicarakan satu isu: harga yang dinilai belum berpihak.
21 April 2026
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjadi forum penting untuk membedah perubahan regulasi terbaru sekaligus mengevaluasi prosedur pengelolaan DBH sawit.
21 April 2026
Berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian luas Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai sekitar 16 juta hektar, dari angka tersebut luas perkebunan kelapa sawit milik petani mencapai sekitar 6 juta hektar dan dari luasan tersebut didominasi oleh petani swadaya. Namun, dari luas perkebunan milik petani tersebut jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada belum mampu meng-cover hasil dari kebun petani.
21 April 2026
Pemerintah daerah perlu memastikan harga yang telah disepakati benar-benar diterapkan oleh seluruh pihak dalam hal ini PKS, baik perusahaan maupun pelaku usaha di sektor perkebunan.
21 April 2026
"MINYAKITA, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan. Tapi kita usulkan BUMN bisa peroleh sampai 60% DMO, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.
21 April 2026
Salah satu dampak paling terasa bagi petani adalah terganggunya akses menuju kebun. Sejumlah jalur panen tertutup longsor, sementara jembatan di sekitar lahan dilaporkan roboh. Akibatnya, hasil panen tidak dapat segera diangkut seperti biasanya.
21 April 2026
Menurutnya, keberadaan PKS dan kebun rakyat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Ia menjelaskan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan hubungan supply dan demand, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi, menciptakan lapangan kerja, hingga menghasilkan pajak dan devisa bagi negara.
21 April 2026
Jelang implementasi biodiesel 50% berbahan baku kelapa sawit atau dikenal dengan B50 maka Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengumpulkan 170 Bupati yang daerahnya mempunyai lahan kelapa sawit. Hal ini dilakukannya untuk mendorong produksi crude palm oil (CPO) guna memenuhi kebutuhan B50.
20 April 2026
Namun, di lapangan, berdasarkan laporan Detik X, persoalan tidak berhenti pada desain aturan. Implementasi ISPO masih menghadapi tantangan mendasar, terutama pada kebun rakyat.
20 April 2026
Namun di balik peran besarnya, pengelolaan sawit justru dihadapkan pada satu persoalan mendasar: terlalu banyak lembaga yang mengurusi, dengan arah kebijakan yang tidak selalu sejalan.
20 April 2026
Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri terkait baku mutu dan pengelolaan air limbah industri minyak mentah kelapa sawit.
20 April 2026
Sekretaris GAPKI Sumatera Utara (Sumut), Syahril Pane, menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun merupakan bagian sah dari ekosistem industri sawit yang harus dilindungi melalui kepastian regulasi.
20 April 2026
Dinas Perkebunan Sumatra Selatan kembali mematok target ambisius untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2026
20 April 2026
Seluruh permasalahan kelapa sawit membutuhkan pendekatan lintas sektor dan sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
20 April 2026
