Tata Kelola Sawit Rakyat Mandek, Indonesia Terancam Kehilangan Tambahan PDB Rp70,3 Triliun

sawitsetara.co - JAKARTA — Indonesia berisiko kehilangan tambahan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp70,3 triliun serta peluang peningkatan ekspor ratusan juta dolar Amerika Serikat apabila persoalan tata kelola perkebunan sawit rakyat tidak segera dibenahi.

Studi terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memperkirakan Indonesia juga berpotensi kehilangan tambahan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 4,73 juta ton akibat masih rendahnya produktivitas petani sawit swadaya.

Peneliti dan analis kebijakan senior CIPS Rahmad Supriyanto mengatakan hambatan yang dihadapi petani swadaya selama ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga membatasi kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional.

“Rendahnya produktivitas petani sawit swadaya tidak hanya membatasi peningkatan pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan sektor kelapa sawit,” kata Rahmad dalam keterangan pada Selasa (23/6/2026).

Menurut studi tersebut, perbaikan tata kelola sawit rakyat berpotensi mendorong peningkatan ekspor hingga US$ 718,5 juta. Namun peluang tersebut terancam tidak tercapai selama berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan.

“Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit,” ujar Rahmad.

Data Kementerian Pertanian tahun 2026 menunjukkan petani sawit swadaya mengelola sekitar 41 persen lahan sawit nasional dan menyumbang 35 hingga 40 persen produksi tandan buah segar Indonesia. Meski demikian, produktivitas kelompok petani ini masih relatif rendah, yakni sekitar 26,5 persen.

CIPS mencatat sekitar 2,4 juta petani saat ini mengelola tanaman sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga tidak lagi produktif. Pada saat yang sama, program peremajaan sawit rakyat yang dijalankan pemerintah dinilai belum menghasilkan capaian yang optimal.

Selain persoalan tanaman tua, petani swadaya juga masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam menerapkan praktik budidaya yang baik, akses terhadap benih unggul, pembiayaan yang terjangkau, serta pendampingan teknis.

Kendala lain yang masih banyak dihadapi adalah legalitas lahan. Persoalan ini membuat petani kesulitan memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah maupun sertifikasi keberlanjutan yang kini semakin dibutuhkan pasar global.

Head of Smallholders di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Guntur Cahyo Prabowo menilai ketertinggalan petani swadaya tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan petani. Menurut dia, terdapat fenomena passive exclusion dalam tata kelola sektor sawit.

“Seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya menjadi siap bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk bersaing, seraya membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tanpa bergantung pada perluasan lahan,” kata Guntur.

Ia menjelaskan passive exclusion merupakan kondisi ketika sistem, kebijakan, pasar, dan institusi tanpa disadari lebih menghargai petani yang telah siap memenuhi berbagai persyaratan dibanding membantu petani lain agar dapat mencapai kesiapan yang sama.

Dalam laporannya, CIPS merekomendasikan pemerintah memprioritaskan program peremajaan sawit rakyat, mempercepat penyelesaian legalitas lahan, serta menyederhanakan proses penerbitan surat tanda daftar budidaya.

“Hal ini agar petani swadaya lebih mudah mengakses berbagai program dukungan pemerintah, termasuk peremajaan, pembiayaan, dan sertifikasi berkelanjutan,” kata Rahmad.