Wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) bagi perkebunan kelapa sawit di Riau dinilai keliru secara konsep dan berpotensi menekan petani kecil.
20 Februari 2026
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Dr. Gulat, dibutuhkan regulasi yang sangat urgen dan segera terkait satu bursa CPO Indonesia.
20 Februari 2026
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera memberi kepastian hukum bagi industri kelapa sawit—baik perusahaan maupun petani—di tengah penertiban kawasan hutan yang berlangsung setahun terakhir.
20 Februari 2026
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menyampaikan bahwa target tersebut akan direalisasikan secara bertahap. Pada tahap pertama, seluas 5.000 hektare kebun sawit rakyat yang tersebar di kabupaten/kota se-Riau akan diremajakan.
20 Februari 2026
Langkah penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai turut berdampak terhadap capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), baik di level petani maupun korporasi.
20 Februari 2026
Di tengah perdebatan panjang soal kelapa sawit, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Sudarsono Soedomo, memilih jalur yang tidak lazim: satire.
20 Februari 2026
Di balik peluang besar dari kebijakan tarif nol persen Amerika Serikat (AS), industri sawit Indonesia juga menghadapi potensi ancaman serius.
19 Februari 2026
Penolakan terhadap wacana kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk sektor perkebunan sawit menguat di tengah masyarakat Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak.
19 Februari 2026
Pengadilan Negeri Rangkasbitung membacakan putusan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2025/PN.Rkb antara Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) sebagai Penggugat melawan PTPN IV Regional 1 Kertajaya sebagai Tergugat.
19 Februari 2026
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UKMK) berbasis sawit sebagai bagian dari strategi memperkuat citra positif industri sawit.
19 Februari 2026
Industri kelapa sawit Indonesia kembali menunjukkan daya tahannya di tengah ketatnya tuntutan pasar global.
19 Februari 2026
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Eko Jaya Siallagan, S.P., M.Si., C.APO, menilai kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menekankan aspek ketelusuran (traceability) dan legalitas.
19 Februari 2026
Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor nol persen bagi minyak sawit Indonesia dinilai membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengubah jalur dan pola ekspor sawit nasional.
19 Februari 2026
Kegiatan penertiban kawasan hutan diharapkan tetap memberikan kepastian hukum dan investasi kepada pelaku sawit nasional baik perusahaan serta petani. Sebab, sudah banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke DPR berkaitan kegiatan penertiban kawasan hutan yang berjalan setahun terakhir ini. Bahkan yang sangat disesalkan adalah petani yang sudah memiliki sertifikat SHM dan atau menetap lama didaerah tersebut lalu di klaim masuk daerah kawasan hanya karena peta kawasan yang baru.
18 Februari 2026
Kebijakan ini dinilai menjadi momentum penting bagi industri sawit nasional. Selain menyerap produksi dalam negeri, pemanfaatan CPO untuk energi terbarukan turut memperkuat hilirisasi sawit dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
18 Februari 2026
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, memperkirakan produksi sawit nasional mulai tertekan pada 2026. Diperkirakan terjadi potensi penurunan 5%-6% produksi sawit tahun ini dibandingkan tahun pada 2025 sekitar 52 juta ton. Salah satu faktornya kegiatan penertiban kawasan hutan yang terjadi di perkebunan perusahaan.
18 Februari 2026
