
pemanfaatan DBH Sawit untuk membiayai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
20 November 2026

Penguatan kelembagaan petani dan penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dinilai penting untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perkebunan kelapa sawit rakyat. Koperasi dan kelompok tani perlu mengambil peran dalam membangun sistem pengawasan, kesiapsiagaan, serta pengendalian kebakaran secara bersama.
20 November 2026

industri sawit saat ini telah menyerap dan menghidupi sekitar 16 juta tenaga kerja di seluruh rantai pasoknya. Besarnya kontribusi tersebut seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan industri, khususnya pada sektor hulu yang menjadi fondasi produksi nasional.
20 November 2026

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius bagi perkebunan kelapa sawit Indonesia. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika api muncul. Pengelolaan risiko, kesiapsiagaan, pengawasan, hingga pemulihan harus menjadi bagian dari sistem manajemen perkebunan yang berjalan sepanjang tahun.
20 November 2026

Pemerintah Provinsi Riau mendorong penguatan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani kelapa sawit. Pemerintah daerah ingin mengintegrasikan penataan lahan perkebunan dengan pengembangan koperasi agar petani tidak hanya memperoleh kepastian pengelolaan kebun, tetapi juga memiliki akses pembiayaan, pasar, dan mekanisme usaha yang lebih kuat.
19 November 2026

Kontribusi industri kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat tidak hanya terlihat dari produksi minyak nabati dan nilai ekspor. Di balik perkebunan sawit, terdapat aktivitas ekonomi yang menggerakkan usaha kecil, membuka lapangan pekerjaan, hingga menopang kebutuhan rumah tangga
19 November 2026

Industri kelapa sawit Indonesia perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi perubahan teknologi, iklim, dan kebutuhan pasar global. Memasuki usia 115 tahun, industri sawit dinilai harus mulai membangun fondasi transformasi menuju 2056.
19 November 2026

Ir. H. Gusdalhari Harahap kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2031.
19 November 2026

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perkebunan kelapa sawit membutuhkan pengelolaan tata air, pengawasan bersama, serta keterlibatan aktif masyarakat. Pengalaman Koperasi Pemasaran Tani Makmur Berjaya di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa menjaga kelembapan lahan gambut menjadi salah satu langkah penting untuk menekan risiko kebakaran.
19 November 2026

Memasuki usia 115 tahun pada 18 November 2026, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan kontribusinya sekaligus memperbaiki berbagai persoalan keberlanjutan.
19 November 2026

Menurut Dr. Gulat, pelemahan harga CPO akan berdampak langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Posisi petani dinilai jauh lebih rentan dibandingkan korporasi dalam menghadapi perubahan harga pasar.
19 November 2026

Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Medali Emas Manurung, M.P., C.I.MA., C.APO meminta pemerintah membatalkan rencana kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebesar 30 persen bagi perusahaan atau pabrik kelapa sawit (PKS).
19 November 2026

Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu perhatian utama. Kawasan Barsela dinilai memiliki areal perkebunan dan kapasitas produksi sawit yang besar.
18 November 2026

Sawitsetara.co menggelar kegiatan bertajuk Membangun Narasi Sawit Baik pada Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Perkebunan Kelapa Sawit di Hotel Madani, Medan, Sumatera Utara, pada 18–19 November 2026. Kegiatan ini mendapat dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan berkolaborasi dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), serta didukung Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
18 November 2026

Pemerintah menegaskan penataan kembali lahan perkebunan kelapa sawit harus memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Penguasaan kembali lahan oleh negara tidak boleh menjadi tujuan akhir reforma agraria. Kebijakan harus berlanjut pada kepastian kepemilikan, penguatan kelembagaan petani, hingga peningkatan kesejahteraan melalui koperasi.
18 November 2026

Keunggulan ini menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang sangat efisien dalam pemanfaatan lahan. Dengan luas lahan yang relatif sama, sawit mampu menghasilkan minyak dalam jumlah berkali-kali lipat dibandingkan sejumlah tanaman minyak nabati lainnya.
18 November 2026