Pemanfaatan compressed biomethane gas (CBG) dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) dinilai berpotensi besar mendukung transisi energi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied natural gas (LNG).
22 Juni 2026
Pemerintah mulai mempercepat konsolidasi tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penguatan keterkaitan sektor hulu dan hilir. Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) Percepatan Penguatan Tata Kelola, Hilirisasi, dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
15 Juni 2026
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencatat telah menyalurkan dana dukungan global sebesar US$ 5,5 juta sejak 2013. Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 1,94 juta atau setara Rp 34,5 miliar dialokasikan untuk Indonesia guna membantu petani sawit swadaya memenuhi standar keberlanjutan.
15 Juni 2026
Kegiatan yang ditayangkan secara khusus selama tiga episode ini menjadi wadah edukasi publik sekaligus forum diskusi strategis untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan industri kelapa sawit nasional dan kesejahteraan petani sawit Indonesia.
15 Juni 2026
Presiden dan CEO Grup SD Guthrie, Mohd Haris Mohd Arshad, mengungkapkan bahwa pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan kontrol dan pemantauan ekspor minyak sawit nasional. Namun demikian, ia mempertanyakan efektivitas penerapan sistem yang menempatkan seluruh ekspor di bawah satu entitas.
14 Juni 2026
PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) mencatat telah memfasilitasi penyaluran dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) untuk lahan seluas 16.021 hektare di Provinsi Riau hingga Mei 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan bank syariah daerah itu terhadap program strategis nasional di sektor perkebunan.
12 Juni 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama aparat penegak hukum, pelaku industri kelapa sawit, dan organisasi pekebun sepakat memperkuat pengawasan tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melalui mekanisme pelaporan harga harian oleh seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kalimantan Timur.
12 Juni 2026
Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pemerintah daerah berkomitmen membiayai penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan belum tersentuh jaminan sosial secara optimal.
12 Juni 2026
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pembelian TBS yang belum mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
12 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang digadang-gadang menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mempercepat pembangunan daerah penghasil kelapa sawit dinilai masih jauh dari harapan.
11 Juni 2026
Dewan Pakar DPW APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA. menilai pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi petani masih jauh dari harapan.
11 Juni 2026
Dalam surat itu, Novermal menyebut lima PKS yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan diduga melakukan praktik yang merugikan petani sawit swadaya karena menetapkan harga TBS pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, sekaligus menerapkan potongan timbangan yang lebih tinggi.
11 Juni 2026
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo, S.E., M.M. menilai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sawit.
10 Juni 2026
Isu yang telah beberapa kali muncul dalam beberapa tahun terakhir tersebut dinilai tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan tata kelola industri, tetapi juga berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani sawit swadaya yang selama ini menggantungkan akses pemasaran hasil panennya kepada PKS komersil.
10 Juni 2026
Karena itu, wacana penutupan PKS komersil dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, khususnya bagi petani yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan besar.
10 Juni 2026
Di Provinsi Riau, alokasi DBH Sawit terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.
10 Juni 2026
