Berdiri sejak 25 tahun lalu, tepatnya pada 28 Oktober 2000, hari ini Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) genap memasuki tahun perak. Salah satu organisasi tani terbesar di Tanah Air ini telah menjadi jembatan antara petani sawit dan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit.
Rencana pemerintah untuk meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 menuai perhatian serius dari pelaku industri sawit.
Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo menyebut pentingnya pengembangan inovasi yang relevan bagi perusahaan agar bisa mendorong daya saing produk-produk hilir berbasis kelapa sawit serta komoditas perkebunan.
Indonesia kini memasuki babak baru dalam perjalanan konsumsi produk sawit berkelanjutan. Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL), setelah berhasil menciptakan formula palm-based batik wax, resmi meraih Sertifikasi RSPO Supply Chain Certification (SCC).
Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode Oktober 2025 adalah sebesar USD963,61/MT. Nilai ini meningkat sebesar USD8,89 atau 0,93 persen dari HR CPO periode September 2025 yang tercatat sebesar USD954,71/MT.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa Uni Eropa mulai melonggarkan sikapnya terkait larangan impor sejumlah komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, dan kayu yang sebelumnya dinilai memicu deforestasi. Larangan tersebut sempat diatur dalam regulasi Uni Eropa bertajuk European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menyampaikan pandangannya terkait sejumlah isu krusial dalam industri kelapa sawit. Mulai dari lambatnya peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga potensi dampak kebijakan B50 terhadap ekspor dan harga minyak goreng dalam negeri.
Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), periode Januari 2026 adalah sebesar USD 915,64/metric ton (MT). Nilai ini turun sebesar USD10,51 atau 1,13 persen dari HR CPO periode Desember 2025 yang tercatat sebesar USD 926,14/MT.
1 Januari 2026
Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) dalam Outlook Industri Sawit Indonesia 2026 menggambarkan situasi ini secara gamblang. Sawit menopang surplus neraca perdagangan dan menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Namun fondasi industri ini tidak sedang kokoh-kokoh amat.
31 Desember 2025
Youth Environment Institute (YEI) menyatakan bahwa sawit tidak sekadar komoditas ekspor, tetapi juga motor pemberi devisa terbesar dan jawaban atas tantangan kemandirian energi di masa depan.
31 Desember 2025
Sektor kelapa sawit di Kalimantan Tengah diperkirakan akan tetap menjadi komoditas unggulan ekonomi lokal dan nasional pada tahun 2026, meskipun menghadapi tantangan pasar dan lingkungan.
31 Desember 2025
Menurut Guru Besar IPB University Prof. Bayu Krisnamurthi, narasi yang menyudutkan satu komoditas — yakni kelapa sawit — sebagai biang kerok utama bencana justru menutupi kegagalan negara dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang efektif.
31 Desember 2025
Ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia diproyeksikan masih menghadapi tekanan pada tahun 2026. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai stagnasi produksi, peningkatan konsumsi domestik, serta rencana penerapan mandatori biodiesel 50% (B50) berpotensi membatasi volume ekspor sawit nasional.
31 Desember 2025
Pada 29 Desember 2025, Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan penanaman kelapa sawit. Secara singkat, SE ini melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan perintah untuk dilakukannya penggantian komoditas perkebunan lain yang semula ditanami kelapa sawit. Dalam hal ini Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Regulasi Nasional
31 Desember 2025
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang penanaman kelapa sawit serta mendorong penggantian tanaman sawit yang sudah eksisting dengan komoditas lain.
31 Desember 2025
Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kota Subulussalam menetapkan Rasumin Pohan sebagai ketua periode 2025–2030.
31 Desember 2025
