sawitsetara.co - JAKARTA - Indonesia perlu memperkuat aliansi dengan negara-negara produsen kelapa sawit untuk menjaga posisi tawar, memperluas akses pasar, sekaligus menghadapi berbagai hambatan perdagangan yang semakin kompleks. Langkah ini dinilai penting karena sawit menjadi salah satu sumber devisa strategis Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari USD20 miliar atau sekitar Rp356 triliun per tahun.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan kekuatan Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar dunia perlu diikuti dengan diplomasi perdagangan yang lebih agresif dan terkoordinasi.
“Sawit merupakan salah satu sumber devisa utama Indonesia. Karena itu, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk membangun aliansi dengan negara produsen lain guna memperkuat posisi tawar, menjaga akses pasar, menghadapi hambatan perdagangan, dan menjaga stabilitas pasar sawit global,” ujar Saleh dalam pernyataannya, dikutip Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, Indonesia tidak bisa menghadapi tekanan perdagangan global seorang diri. Kerja sama dengan negara-negara produsen sawit diperlukan untuk membangun kekuatan bersama, terutama ketika komoditas sawit menghadapi tekanan regulasi, isu keberlanjutan, hingga hambatan perdagangan di sejumlah pasar utama.
Dalam konteks tersebut, Saleh menilai Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi negara-negara produsen sawit.
Namun, dia menilai peran CPOPC perlu diperkuat agar tidak berhenti sebagai forum pertukaran pandangan antarnegara. Organisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dan agenda bersama yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan industri sawit negara produsen.
“Peran ke depan perlu ditingkatkan agar tidak berhenti pada forum dialog, tetapi menghasilkan aksi bersama dalam diplomasi perdagangan, keberlanjutan, promosi sawit, pengembangan pasar, dan riset. Ini penting karena ekspor sawit Indonesia bernilai lebih dari USD20 miliar per tahun dan memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa nasional,” katanya.
BPDP Bisa Jadi Motor Kerja Sama Global
Saleh juga mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mengambil peran lebih besar dalam memperkuat kerja sama internasional sektor sawit.
Menurutnya, sumber daya yang berasal dari industri sawit dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk mendukung program domestik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi dan penguatan daya saing Indonesia di pasar global.
“Pemerintah, khususnya BPDP, perlu menjadi katalisator kerja sama internasional dengan memanfaatkan sumber daya sawit untuk membiayai riset bersama, promosi dan diplomasi sawit, penguatan standar keberlanjutan, pengembangan pasar baru, serta pertukaran teknologi,” ujarnya.
Pemanfaatan dana sawit untuk agenda internasional, lanjut Saleh, dapat memberikan manfaat strategis dalam jangka panjang. Indonesia tidak hanya memperkuat industri di dalam negeri, tetapi juga ikut membentuk arah tata kelola sawit global.
Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka pasar baru bagi produk sawit Indonesia sekaligus mempercepat transfer teknologi dan peningkatan standar keberlanjutan. Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tekanan regulasi perdagangan internasional yang berpotensi memengaruhi akses dan daya saing produk sawit.
Dengan membangun aliansi yang lebih solid bersama negara produsen, Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi pemasok komoditas, tetapi memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan arah perdagangan dan tata kelola sawit dunia.
Pada akhirnya, penguatan diplomasi sawit dinilai menjadi bagian penting untuk mengamankan pasar, menjaga devisa, meningkatkan daya saing, dan memastikan industri sawit tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
