GAPKI: Target Produktivitas Sawit 4 Ton per Hektare Bergantung pada Percepatan PSR

sawitsetara.co - JAKARTA — Peremajaan sawit rakyat menjadi salah satu faktor penentu untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional hingga 4 ton per hektare. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai target pemerintah tersebut sulit tercapai tanpa percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan perkebunan rakyat harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan produktivitas. Pasalnya, perkebunan sawit rakyat menguasai sekitar 41 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Menurut Eddy, besarnya porsi perkebunan rakyat membuat keberhasilan PSR sangat menentukan pencapaian target produktivitas nasional.

“Yang utama harus dikejar untuk bisa mencapai target tersebut peremajaan sawit rakyat (PSR) atau berjalan dengan baik, karena 41% sawit Indonesia adalah milik rakyat,” kata Eddy kepada kumparan, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, perusahaan perkebunan besar juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan produktivitas petani. GAPKI, kata Eddy, telah memiliki skema kemitraan dengan pekebun sawit rakyat.
Namun, pelaksanaan PSR masih menghadapi sejumlah hambatan. Persoalan legalitas lahan menjadi salah satu kendala yang memperlambat proses peremajaan.

Selain itu, sebagian petani masih enggan menebang tanaman sawit yang sudah menghasilkan. Harga tandan buah segar (TBS) yang relatif baik membuat petani khawatir kehilangan pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan.

“Tergantung kecepatan PSR-nya, saat ini PSR masih banyak kendala, baik dari segi legalitas maupun petani kadang enggan menebang pohon sawitnya karena harga TBS masih cukup bagus, mereka kuatir kehilangan pendapatan selama menunggu panen,” ujarnya.

Meski demikian, Eddy menilai masa tunggu produksi tanaman hasil peremajaan kini relatif lebih singkat. Penggunaan bibit unggul memungkinkan tanaman sawit mulai menghasilkan pada usia 2,5 hingga 3 tahun.

“Bibit-bibit sekarang ini 2,5 sampai 3 tahun sudah menghasilkan, jadi waktunya cukup pendek,” kata dia.

Pemerintah Pilih Intensifikasi Kebun Sawit

Dorongan percepatan PSR sejalan dengan rencana pemerintah meningkatkan produktivitas perkebunan sawit nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fasiol Nurofiq sebelumnya menyebut produktivitas sawit Indonesia saat ini masih sekitar 2 ton per hektare.

Padahal, Indonesia memiliki sekitar 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Pemerintah melihat potensi peningkatan produktivitas masih terbuka tanpa harus menambah luas perkebunan.

Hanif mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri, termasuk program biodiesel nasional.

“Kalau B50 sepertinya sudah jalan saja, karena saya pikir produktivitas kita perlu ditingkatkan. Kita punya 17 juta hektare kebun sawit yang produktivitasnya masih 2 ton per hektare yang tentu bisa sampai ke 4 ton ya,” ungkap Hanif saat ditemui di kantornya, Jumat (6/11/2026).

Menurut Hanif, pemerintah perlu mengutamakan intensifikasi dibandingkan ekstensifikasi perkebunan. Artinya, peningkatan produksi diarahkan melalui optimalisasi lahan yang sudah tersedia, bukan pembukaan kebun baru.

Ia juga menyinggung potensi pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

Hanif menilai peningkatan produktivitas menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan sawit nasional. Terlebih, program biodiesel B50 dinilai telah memiliki kesiapan pelaksanaan yang matang dan tidak membutuhkan tambahan lahan perkebunan.

Dengan demikian, percepatan PSR dan perbaikan produktivitas kebun rakyat menjadi pekerjaan penting. Keberhasilan program tersebut akan menentukan kemampuan Indonesia meningkatkan produksi sawit sekaligus menjaga keberlanjutan perkebunan tanpa terus memperluas areal tanam.