Apkasindo Desak BPDP Ambil Peran Strategis Pulihkan Kebun Rakyat Aceh–Sumatera Pasca Bencana

sawitsetara.co - BANDA ACEH - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) didorong untuk mengambil peran lebih strategis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perkebunan rakyat di Aceh dan Sumatera pasca banjir dan tanah longsor. Hingga kini, kontribusi BPDP dinilai belum terlihat nyata dalam pemulihan infrastruktur kebun rakyat yang rusak akibat bencana.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Bidang Organisasi, Keanggotaan, Hukum, dan Advokasi, Fadhli Ali, menegaskan bahwa keterlibatan BPDP sangat relevan mengingat lembaga tersebut memiliki alokasi anggaran besar untuk program peremajaan sawit rakyat serta pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) perkebunan.

“Dalam kondisi normal saja BPDP membiayai replanting dan sarpras. Maka dalam situasi bencana, ketika kebun rakyat hancur berantakan, keterlibatan BPDP seharusnya jauh lebih memungkinkan,” ujar Fadhli di Banda Aceh, Senin (26/1/2026).

Menurut Fadhli, pemulihan sektor perkebunan merupakan kunci utama agar masyarakat di wilayah terdampak bencana tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah. Ia menilai sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, memiliki potensi lebih cepat pulih dibanding sektor pertanian lain seperti sawah atau tambak.

“Tanaman tahunan seperti sawit bisa segera kembali berproduksi asalkan infrastruktur pendukungnya diperbaiki. Ketika ekonomi bergerak, ketergantungan terhadap bantuan akan berkurang,” jelasnya.

Ia menambahkan, perbaikan sarpras seperti saluran drainase dan akses jalan kebun akan mempercepat produktivitas pekebun rakyat sekaligus meringankan beban Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah bencana.

Meski hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis (juknis) khusus terkait intervensi BPDP dalam pemulihan pasca-bencana, Fadhli menilai berbagai instrumen bantuan yang dimiliki BPDP sangat kompatibel dengan kebutuhan di lapangan.

Sejumlah skema bantuan sarpras dinilai krusial untuk percepatan pemulihan, di antaranya bantuan alat berat seperti ekskavator untuk perbaikan drainase dan pembersihan lahan terdampak. Selain itu, pembangunan dan peningkatan jalan kebun guna memperlancar akses angkutan Tandan Buah Segar (TBS) juga menjadi kebutuhan mendesak.

“Tidak kalah penting, bantuan pupuk, pestisida, serta benih berkualitas untuk intensifikasi kebun yang sempat terendam. Termasuk bantuan traktor dan alat pascapanen agar nilai tambah produk pekebun bisa meningkat,” paparnya.

Fadhli berharap pemerintah pusat segera merumuskan kebijakan yang memungkinkan dana BPDPKS dikucurkan secara lebih fleksibel dalam kondisi darurat bencana. Langkah tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kesejahteraan pekebun rakyat, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) di tingkat petani.

“Pemulihan kebun rakyat bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga keberlanjutan sektor sawit nasional,” pungkasnya.