Sawit Bukan Biang Masalah, tapi Penopang Ekonomi Nasional

sawitsetara.co - JAKARTA — Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, mengatakan kelapa sawit kerap diposisikan secara tidak adil dalam perdebatan lingkungan global. Di balik stigma sebagai penyebab deforestasi dan perusak iklim, sawit justru menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.

Menurut Kuntoro, kontribusi sawit terhadap ekonomi nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Data Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat, pada 2023 produksi minyak sawit nasional mencapai 54,84 juta ton dengan nilai ekspor sekitar US$30,32 miliar atau setara Rp512 triliun.

“Angka itu mencerminkan denyut ekonomi jutaan orang, dari desa hingga pusat industri,” kata Kuntoro, disarikan dari essay-nya bertajuk Sawit di Tengah Kepungan Dunia yang dimuat Times Indonesia, Selasa (27/1/2026).

Dalam dua dekade terakhir, ekspor sawit Indonesia meningkat tajam, dari sekitar US$1 miliar pada awal 2000-an menjadi US$39 miliar pada 2022. Devisa sawit berperan besar dalam menopang surplus perdagangan nonmigas serta mendukung program strategis, termasuk subsidi biodiesel untuk ketahanan energi nasional.

Kuntoro menyebut sawit sebagai industri kerakyatan. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Badan Pusat Statistik, sektor ini menyerap lebih dari 17 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Di banyak daerah, sawit menjadi sumber penghidupan utama dan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia juga masih menjadi pemain dominan di pasar global. Data USDA 2023 menunjukkan sekitar 59 persen produksi minyak sawit dunia berasal dari Indonesia. Pada 2024, pangsa ekspor Indonesia mencapai 48,4 persen, jauh melampaui Malaysia.

“Posisi ini menjadikan Indonesia aktor kunci dalam pasokan minyak nabati global, dari pangan hingga bioenergi,” ujar Kuntoro.

Meski demikian, dominasi tersebut dibayangi tekanan regulasi internasional. Kuntoro menyinggung kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai memberatkan negara berkembang, khususnya petani kecil. Padahal, pasar Eropa hanya menyerap sekitar 9–10 persen ekspor sawit Indonesia.

“Debatnya sangat keras, tetapi kontribusi pasarnya relatif kecil. Dampak politisnya justru besar,” kata Kuntoro. Ia menilai isu lingkungan kerap bercampur dengan kepentingan proteksionisme dagang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong penguatan keberlanjutan. Sertifikasi berkelanjutan melalui RSPO dan ISPO terus diperluas, dengan cakupan sekitar 6 juta hektare perkebunan hingga 2025. Program biodiesel B40 menuju B50 juga menjadi bagian dari strategi, yang diperkirakan mampu menurunkan emisi lebih dari 41 juta ton CO₂ ekuivalen.

Selain itu, Indonesia memperkuat diplomasi dagang dan hukum. Kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2019 atas diskriminasi sawit menjadi salah satu pijakan penting. Pemerintah juga memperluas pasar ekspor ke Afrika dan Asia Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada Eropa.

Secara agronomis, Kuntoro menegaskan sawit merupakan tanaman minyak nabati paling efisien. Satu hektare sawit mampu menghasilkan minyak lima hingga sepuluh kali lipat dibanding kedelai atau bunga matahari. “Dengan tata kelola yang baik, sawit justru menekan kebutuhan ekspansi lahan,” ujarnya.

Ke depan, Kuntoro menilai sawit harus ditempatkan sebagai aset strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tantangannya bukan pada mempertahankan sawit, melainkan memastikan pengelolaannya berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan melalui hilirisasi, riset, digitalisasi kebun rakyat, serta diplomasi dagang yang lebih agresif.

“Tanpa itu, sawit akan terus besar dalam angka, tapi rapuh dalam persepsi,” kata Kuntoro.