sawitsetara.co - Kondisi surutnya Sungai Kapuas kembali menjadi persoalan serius bagi industri kelapa sawit di wilayah timur Kalimantan Barat. Hambatan transportasi melalui jalur sungai membuat pengiriman crude palm oil (CPO) terganggu dan berdampak terhadap petani maupun perusahaan.
Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Indra Rustandi, mengatakan persoalan tersebut sudah semakin parah dan perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan kelapa sawit, tetapi juga petani, khususnya petani swadaya.
“Posisi Kalimantan Barat, wilayah timur ini memang sudah terlalu parah, baik untuk kebun-kebun sawit ataupun pihak perusahaan,” ujar Indra.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebelumnya telah melakukan koordinasi untuk menyikapi kondisi tersebut. Dalam koordinasi yang dilakukan pada Senin (07/09/2026) lalu, disepakati bahwa persoalan terhambatnya pengiriman CPO akan dilaporkan kepada pemerintah.
Indra menyebut, saat ini kondisi Sungai Kapuas yang masih surut membuat wilayah timur Kalimantan Barat kesulitan mengirim CPO. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan berantai karena aktivitas pengangkutan CPO terganggu.
“Untuk kondisi situasional saat ini, wilayah timur tidak bisa kirim CPO karena kondisi Sungai Kapuas masih surut,” katanya kepada sawitsetara melalui pesan suara.
Menurut Indra, pihak GAPKI juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan. Namun, ia menilai mekanisme birokrasi yang harus dilalui terlalu panjang sehingga dikhawatirkan membuat penanganan masalah menjadi terlambat.
Ia menyampaikan, informasi yang diterimanya, laporan dari Dinas Perkebunan harus diteruskan terlebih dahulu kepada staf ahli gubernur, kemudian kepada Gubernur Kalimantan Barat, sebelum akhirnya diteruskan ke pemerintah pusat.
“Kalau seperti itu, bertele-tele. Jadi kami harapkan pemerintah ini jangan bertele-tele. Ini kan situasional,” tegasnya.
Indra mengatakan, persoalan tersebut seharusnya segera dilaporkan kepada pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Selain pemerintah daerah, ia juga mendorong adanya pengawasan dari aparat penegak hukum.
“Maksud kami kemarin kumpulan itu dengan GAPKI, kita melaporkan ke Gubernur, ke pihak pemerintah provinsi. Lanjutlah ke kepolisian dengan kejaksaan sebagai pengawas,” ujarnya.
Selain itu, APKASINDO Kalbar juga mendorong pemerintah pusat melalui Dinas Perhubungan untuk ikut menangani persoalan tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah akses dan fasilitas dermaga di Tayan yang disebut berkaitan dengan kepentingan pengiriman CPO.
“Kami ke Dinas Perhubungan karena di Tayan itu, dermaga itu milik perusahaan lain. Jadi tolong kepada pemerintah segera,” kata Indra.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah perusahaan karena dampaknya dapat meluas ke rantai pasok sawit secara keseluruhan.
Menurutnya, gangguan pengiriman CPO dapat berdampak terhadap petani bermitra, petani swadaya, hingga perusahaan. Masing-masing pihak akan menghadapi persoalan apabila buah sawit tidak dapat terserap secara optimal akibat terganggunya aktivitas pengolahan dan pengiriman.
“Ini efeknya banyak, baik untuk petani bermitra, petani swadaya, dan juga perusahaan,” ujarnya.
Indra juga menyoroti posisi petani swadaya yang tidak memiliki hubungan kemitraan. Ia meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan atau kebun plasma dan inti, tetapi juga memastikan petani swadaya mendapatkan perlindungan ketika terjadi gangguan distribusi.
“Bagaimana dengan kita yang petani-petani swadaya yang bermitra, ataupun petani swadaya yang non-mitra? Ini tolong diangkat,” katanya.
Lebih lanjut, Indra menilai kondisi saat ini merupakan persoalan situasional yang membutuhkan respons cepat. Ia menyebut bukan hanya petani yang mengalami kesulitan, tetapi pihak GAPKI juga menghadapi kendala akibat terganggunya pengiriman CPO.
“Tim GAPKI juga kesusahan. Kalau birokrasinya bertele-tele, dipikir seminggu itu selesai. Dari hari Senin kemarin ini sudah hari Jumat,” ucapnya.
Karena itu, APKASINDO Kalimantan Barat mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera mencari solusi terhadap hambatan transportasi CPO di wilayah timur Kalimantan Barat. Percepatan koordinasi dinilai penting agar gangguan pengiriman tidak semakin panjang dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap petani sawit, perusahaan, serta keberlangsungan penyerapan TBS di tingkat kebun.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
