sawitsetara.co - Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat terpaksa menghentikan operasional sementara. Kondisi tersebut terjadi akibat surutnya Sungai Kapuas yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman Crude Palm Oil (CPO) dari pabrik.
Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Barat, Indra Rustandi, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Sekadau, tetapi juga dirasakan di sejumlah wilayah lain, seperti Sanggau, Sintang, dan Melawi.
“Penyebab PKS tutup bukan hanya di Sekadau. Mulai dari Sanggau, Sekadau, Sintang, sampai Melawi, itu terjadi penutupan karena akses mereka untuk mengirim CPO melalui Sungai Kapuas,” kata Indra kepada sawitsetara.co.
Menurutnya, kondisi Sungai Kapuas yang saat ini mengalami penyurutan membuat kapal pengangkut CPO kesulitan melintas. Akibatnya, pabrik tidak dapat mengirim hasil produksinya ke tujuan berikutnya sehingga kapasitas penampungan CPO di pabrik menjadi terbatas.
Indra menilai pengiriman CPO melalui jalur darat bukan solusi yang mudah. Selain membutuhkan biaya lebih besar, tingginya biaya mobilisasi melalui jalur darat berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima petani.
“Kalau dipaksa kirim lewat darat, otomatis mobilisasinya akan tinggi. Nanti efeknya harga TBS menjadi rendah,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut bersifat situasional dan dipengaruhi faktor alam. Karena itu, pihaknya berharap hujan segera turun sehingga debit Sungai Kapuas kembali meningkat dan distribusi CPO dapat berjalan normal.
“Mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa hujan. PKS-PKS tetap berusaha untuk mengirim CPO-nya,” katanya.
Penutupan sementara sejumlah PKS juga memberikan dampak langsung kepada petani sawit. Salah satunya berupa antrean panjang kendaraan pengangkut TBS karena petani harus mencari pabrik yang masih beroperasi.
Indra menyebut petani bahkan harus mengantre hingga dua sampai tiga malam. Kondisi tersebut membuat petani harus berpindah-pindah mencari PKS yang masih menerima TBS.
“Petani antre sampai dua atau tiga malam. Mereka kejar-kejaran mencari pabrik mana yang masih buka,” ujarnya.
Bahkan, petani dari Kabupaten Sekadau harus membawa TBS hingga ke Kabupaten Sanggau untuk mencari PKS yang masih beroperasi. Salah satunya adalah PKS yang tidak memiliki kebun sendiri atau PKS tanpa kebun.
“Seumpama dari Kabupaten Sekadau harus milir ke Kabupaten Sanggau, ke PKS tanpa kebun. Jadi memang sangat terdampak,” katanya.
Indra menambahkan, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi harga TBS petani. Meski distribusi kembali normal nantinya, pemulihan harga TBS membutuhkan waktu.
“Kalau memang kembali normal, pasti memakan waktu terkait dengan harga TBS. Mudah-mudahan ke depan bisa normal,” ujarnya.
Indra juga meminta pemerintah bergerak cepat dalam menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, kondisi terganggunya distribusi CPO akibat surutnya Sungai Kapuas bukan kali pertama terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat.
Ia memahami bahwa kondisi tersebut merupakan dampak faktor alam sehingga pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi langsung. Namun, laporan dari PKS maupun masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mencari langkah antisipasi.
“Pemerintah juga harus gerak cepat. Kondisi ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, khusus wilayah timur Kalimantan Barat,” katanya.
Menurut Indra, kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi apabila persoalan serupa kembali terjadi di kemudian hari.
“Mudah-mudahan ini menjadi satu pengalaman dan acuan ke depan apabila terjadi hal-hal seperti ini, apa langkah yang bisa diambil pemerintah,” tuturnya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
