sawitsetara.co - PALEMBANG — Kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia mengalami tekanan signifikan pada awal 2026. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengungkapkan ekspor sawit pada Februari 2026 turun hingga 30 persen.
Berbicara dalam agenda pembukaan Andalas Forum VI yang digelar GAPKI di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (16/4/2026), Eddy mengatakan penurunan tersebut terutama dipicu oleh lonjakan biaya logistik global.
Biaya pengiriman dan asuransi meningkat hingga sekitar 50 persen akibat konflik geopolitik internasional yang memengaruhi jalur distribusi perdagangan.
“Hampir semua tujuan ekspor terdampak, bukan hanya ke Timur Tengah,” ujarnya.
Penurunan ekspor ini turut memengaruhi distribusi domestik. Volume pasokan ke pasar dalam negeri juga mengalami penurunan signifikan, yang berdampak pada ketersediaan dan harga.
Di sisi lain, biaya operasional industri juga melonjak. Harga bahan bakar industri dilaporkan naik dari sekitar Rp15 ribu per liter menjadi Rp26 ribu hingga Rp29 ribu per liter.
Kenaikan ini mendorong peningkatan biaya produksi secara keseluruhan, mulai dari transportasi hingga pengolahan.
Persoalan lain yang disorot adalah keterbatasan infrastruktur logistik. Saat ini, ekspor sawit dari Sumatera Selatan masih bergantung pada pelabuhan di luar provinsi, sehingga meningkatkan biaya distribusi.
Eddy mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mendorong pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Pelabuhan ini ditargetkan selesai pada 2029 dan diharapkan mampu menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi ekspor.
Selain tekanan ekonomi, industri sawit juga dihadapkan pada potensi risiko iklim, seperti fenomena El Nino yang dapat meningkatkan ancaman kebakaran lahan. Eddy meminta pelaku usaha meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi tersebut.
Di tingkat kebijakan, pelaku industri juga menyoroti rencana sejumlah pemerintah daerah yang ingin meningkatkan pendapatan melalui berbagai pungutan, seperti pajak air permukaan hingga wacana pajak per pohon. Menurut Eddy, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya dan menurunkan daya saing industri.
“Kalau biaya terus naik, dampaknya akan langsung ke petani,” katanya.
Meski demikian, GAPKI menyatakan tetap mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah, termasuk pengembangan bioenergi melalui program biodiesel hingga B50.
Namun, Eddy mengingatkan bahwa keberlanjutan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan produksi di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
