sawitsetara.co – JAKARTA — Penguatan tata kelola ekspor dan sertifikasi keberlanjutan menjadi dua aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap industri kelapa sawit Indonesia. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menilai sistem yang dibangun perusahaan tersebut dapat berjalan beriringan dengan standar keberlanjutan yang diterapkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Kolaborasi kedua sistem itu diharapkan memperkuat posisi minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Selain menjaga standar industri, langkah tersebut juga diarahkan untuk mempermudah kepatuhan terhadap regulasi dan memastikan rantai pasok tetap dapat ditelusuri.
Chief Executive Officer (CEO) DSI Luke Mahony mengatakan, keberlanjutan dan akses pasar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar minyak sawit Indonesia semakin dipercaya pembeli internasional.
“Kami menyambut baik dialog dengan RSPO ini karena aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan,” kata Mahony.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog khusus pada Konferensi Meja Bundar Tahunan RSPO tentang Minyak Sawit Berkelanjutan (RT2026) di Jakarta, 3-4 November 2026.
Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya menyangkut sertifikasi keberlanjutan. Para peserta juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), inklusi petani swadaya, serta penerapan gerbang ekspor tunggal Indonesia bagi industri minyak sawit berkelanjutan.
Menurut Mahony, DSI dibentuk untuk menghadirkan transparansi dan kredibilitas dalam perdagangan komoditas Indonesia. Sistem tersebut memanfaatkan data yang tersedia dalam ekosistem perdagangan dan menghubungkannya dengan kondisi pasar.
Aspek yang diperhatikan mencakup keberlanjutan berdasarkan perspektif RSPO, pasokan, harga, hingga produksi. Integrasi informasi tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai perdagangan sawit Indonesia.
Gerbang Ekspor Tunggal Mulai Januari 2027
Salah satu perubahan penting dalam tata kelola perdagangan komoditas nasional adalah penerapan gerbang ekspor tunggal atau single export gate. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan ulang mekanisme ekspor komoditas strategis Indonesia, termasuk kelapa sawit.
Danantara Indonesia, sebagai badan investasi pemerintah, mendirikan DSI pada 2026 untuk mengawasi dan mengelola ekspor komoditas strategis tersebut.
Melalui model perantara yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada Januari 2027, DSI menyatakan tidak akan mengambil alih hubungan bisnis antara pembeli dan penjual.
Kedua pihak tetap mempertahankan hubungan komersial masing-masing. Sementara itu, DSI berperan melindungi kontinuitas ekspor sekaligus menjaga ketertelusuran rantai pasok.
Mahony menegaskan, kehadiran DSI bukan untuk menambah hambatan dalam perdagangan sawit. Sebaliknya, sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola industri dan meningkatkan kepercayaan internasional.
“Mandat DSI sangat tegas, kami memfasilitasi, bukan menghambat. Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia,” ungkap Mahony dalam keterangan yang dikutip Jumat (6/11/2026).
Dengan pendekatan tersebut, DSI diharapkan dapat mendukung perdagangan sawit yang lebih transparan. Sistem ini juga diproyeksikan membantu Indonesia menjaga akses pasar di tengah meningkatnya tuntutan terhadap produk berkelanjutan.
Petani Swadaya Menjadi Bagian Penting Keberlanjutan
Di sisi lain, penguatan keberlanjutan industri sawit tidak bisa dilepaskan dari peran petani swadaya. Kelompok pekebun ini memiliki kontribusi besar terhadap produksi minyak sawit nasional sekaligus menjadi bagian penting dalam rantai pasok global.
RSPO merupakan organisasi nirlaba yang berupaya menghubungkan petani sawit swadaya dengan pembeli internasional. Organisasi tersebut juga mendorong penerapan praktik perkebunan berkelanjutan melalui sistem sertifikasi.
Dalam konteks Indonesia, peran petani kecil menjadi sangat strategis. Mereka memproduksi hampir separuh dari total minyak sawit di Indonesia.
Indonesia juga tercatat menjadi rumah bagi 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di dunia.
Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan RT2026. Forum itu memberikan penghargaan kepada 45 kelompok petani swadaya baru dari Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Thailand yang berhasil menyelesaikan sertifikasi awal RSPO.
Selain sertifikasi, RSPO menggelar Temu Bisnis Petani Swadaya atau RSPO Independent Smallholder Business Matching. Kegiatan tersebut mempertemukan calon pembeli kredit dengan kelompok petani swadaya dari berbagai negara.
Langkah ini membuka peluang bagi petani kecil untuk memperoleh akses terhadap pasar keberlanjutan internasional.
RSPO juga memberikan apresiasi kepada sejumlah anggota yang mendukung petani swadaya melalui pembelian Kredit RSPO selama periode November 2025 hingga September 2026.
Anggota yang memperoleh apresiasi tersebut meliputi Kao Corporation, Nestlé SA, dan Unilever Plc. Selain itu, terdapat pembeli perdana terkemuka, yakni Lakeland Dairies Co-operative Society Limited dan Pitak Palm Oil Company Limited.
Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan bahwa penguatan industri sawit berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada tata kelola ekspor. Keterlibatan petani swadaya, akses pasar, sertifikasi, serta transparansi rantai pasok juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan global terhadap minyak sawit Indonesia.
Dengan demikian, sistem DSI dan standar RSPO diharapkan dapat saling melengkapi. Keduanya memiliki peran dalam memperkuat daya saing sawit nasional sekaligus memperluas peluang petani Indonesia memasuki pasar internasional.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
