Diversifikasi Ekspor Dinilai Perkuat Posisi Sawit Indonesia, PASPI Dorong Diplomasi Lebih Proaktif

sawitsetara.co - JAKARTA – Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menilai strategi diversifikasi pasar ekspor telah memperkuat posisi industri kelapa sawit Indonesia di tengah meningkatnya berbagai hambatan dagang berbasis isu keberlanjutan.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu diiringi dengan diplomasi sawit yang lebih proaktif agar mampu mencegah lahirnya kebijakan yang merugikan industri nasional.

Direktur Eksekutif PASPI Dr. Tungkot Sipayung mengatakan diplomasi sawit tidak semestinya hanya dijalankan ketika sengketa perdagangan telah terjadi. Menurut dia, diplomasi harus berfungsi sebagai instrumen market intelligence yang mampu membaca arah kebijakan negara tujuan ekspor sejak masih dalam tahap perumusan.

“Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence,” ujar Tungkot di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Tungkot, ukuran keberhasilan diplomasi sawit bukan hanya ketika pemerintah mampu memenangkan atau menyelesaikan sengketa dagang, melainkan ketika kebijakan yang berpotensi menghambat akses pasar dapat dicegah sejak awal.

Ia menilai upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil, terutama melalui strategi diversifikasi negara tujuan ekspor. Langkah tersebut membuat ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya Uni Eropa, semakin berkurang.

Saat ini, ekspor minyak sawit Indonesia telah menjangkau berbagai kawasan, antara lain India, China, Pakistan, Bangladesh, negara-negara di Afrika, Uni Eropa, hingga Amerika Utara.

“Pangsa Uni Eropa bagai tujuan ekspor kita tinggal 8%-10%. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa,” kata Tungkot.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit di tingkat internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara-negara importir utama, partisipasi dalam misi dagang untuk membuka pasar baru, litigasi dan advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye positif di media internasional, serta dukungan terhadap berbagai forum sawit dunia.

Sementara itu, Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University Puspo Edi Giriwono menilai diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis karena hambatan perdagangan berbasis isu keberlanjutan terus berkembang.

Menurut Puspo, sejumlah regulasi internasional masih menerapkan standar yang lebih ketat terhadap minyak sawit dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya.

“Contohnya kenapa kok hanya minyak sawit yang harus sustainable, harus tidak boleh ada deforestasi baru boleh masuk pasar Eropa? Padahal minyak kedelai diproduksi Brasil yang juga masih melakukan deforestasi, tetapi aturan itu tidak diberlakukan,” ujarnya.

Meski demikian, Puspo menegaskan bahwa diplomasi internasional harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola industri sawit di dalam negeri. Menurut dia, peningkatan daya saing akan lebih kuat apabila didukung praktik produksi yang memenuhi prinsip keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial.

“Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya,” katanya.