Diplomasi Sawit Indonesia Diuji, Akademisi BINUS Soroti Keseimbangan Industri dan Lingkungan

sawitsetara.co - JAKARTA — Industri kelapa sawit kini tidak hanya berhadapan dengan persoalan produksi dan pasar. Komoditas strategis Indonesia itu juga semakin terkait dengan diplomasi, perubahan iklim, perlindungan lingkungan, hingga tuntutan ketelusuran di pasar internasional.

Dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kibtiah, mengatakan Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan industri sawit dan perlindungan lingkungan ketika membawa kepentingan nasional ke forum internasional.

Pandangan itu disampaikan Tia dalam wawancara bersama Radio RRI pada Sabtu (19/9/2026), saat membahas posisi Indonesia dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81.

Menurut dia, kekuatan Indonesia dalam diplomasi internasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan kepentingan nasional. Kebijakan di dalam negeri, termasuk pengelolaan sawit dan lingkungan, juga menjadi bagian dari kredibilitas Indonesia ketika berhadapan dengan komunitas internasional.

“Indonesia harus mampu menyeimbangkan keuntungan dari industri palm oil dengan keamanan lingkungannya. Wajah Indonesia bisa tegak di forum PBB jika Indonesia mampu melakukan kebijakan yang seimbang antara manfaat industri dan menjaga lingkungan,” ujar Tia, dikutip dari laman BINUS University.

Isu tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap keberlanjutan dan ketelusuran produk sawit. Regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) menempatkan aspek bebas deforestasi, legalitas lahan, dan keterlacakan sebagai bagian penting dalam perdagangan sawit ke pasar Eropa.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut membuat isu lingkungan tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ekonomi sawit. Kemampuan menunjukkan praktik perkebunan yang dapat ditelusuri dan dibuktikan menjadi bagian dari upaya mempertahankan akses pasar global.

Tia juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia, penanganannya harus bertumpu pada bukti sehingga komitmen yang disampaikan Indonesia dalam forum internasional dapat ditunjukkan melalui implementasi di dalam negeri.

Perlindungan terhadap hutan, mangrove, gambut, dan ekosistem lainnya, kata dia, berkaitan dengan ketahanan iklim, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat.

Dalam konteks sawit, isu keberlanjutan tersebut bersinggungan dengan kepentingan ekonomi petani dan industri. Terlebih, industri sawit Indonesia saat ini menghadapi perubahan besar akibat meningkatnya serapan domestik untuk biodiesel.

Mandatori B50 yang mulai diterapkan pada 2026 meningkatkan kebutuhan CPO untuk energi domestik. Pada saat yang sama, industri sawit tetap menghadapi tekanan dari pasar ekspor dan regulasi keberlanjutan.

Karena itu, diplomasi sawit tidak hanya berbicara mengenai perdagangan. Indonesia juga perlu menunjukkan bagaimana kebijakan energi, lingkungan, perkebunan, dan kesejahteraan masyarakat berjalan dalam satu kerangka.

Tia menempatkan isu iklim dan lingkungan sebagai bagian dari persoalan keamanan manusia. Persoalan tersebut beririsan dengan perdamaian, energi, pembangunan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Menurut dia, perubahan geopolitik juga dapat berdampak terhadap sektor energi. Konflik dan ketegangan antarnegara berpotensi memengaruhi harga serta pasokan energi yang kemudian ikut menentukan kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam forum internasional, Tia mengatakan Indonesia tetap perlu mempertahankan politik luar negeri yang menekankan posisi non-blok dan perdamaian dunia.

“Indonesia harus tetap non-blok, fokus pada perdamaian dunia, anti-kolonialisme, dan konsisten dalam persoalan Palestina-Israel, termasuk segera terlibat dalam pembentukan two-state solution,” kata Tia.

Dia menilai diplomasi multilateral melalui PBB menjadi ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus membangun kerja sama dalam menghadapi persoalan lintas negara.

Perspektif itu menempatkan sawit dalam konteks yang lebih luas. Komoditas tersebut tidak hanya berkaitan dengan ekspor dan penerimaan ekonomi, tetapi juga energi, lingkungan, perubahan iklim, pekerjaan, serta sumber penghidupan masyarakat.

“Perdamaian dunia, keamanan iklim, dan perlindungan lingkungan bukanlah isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiganya berkaitan dengan keamanan manusia, kesejahteraan, dan masa depan pembangunan nasional,” ujar Tia.

Tia menyampaikan pandangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai akademisi. Wawancara media menjadi salah satu ruang untuk membawa pembahasan mengenai diplomasi, lingkungan, dan pembangunan lebih dekat dengan masyarakat.