KONSULTASI
Logo

Pemprov Riau Dorong Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Petani Sawit, Perkuat Akses Pembiayaan dan Pasar

19 November 2026
AuthorHendrik Khoirul
EditorHendrik Khoirul
Pemprov Riau Dorong Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Petani Sawit, Perkuat Akses Pembiayaan dan Pasar

sawitsetara.co – PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mendorong penguatan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani kelapa sawit. Pemerintah daerah ingin mengintegrasikan penataan lahan perkebunan dengan pengembangan koperasi agar petani tidak hanya memperoleh kepastian pengelolaan kebun, tetapi juga memiliki akses pembiayaan, pasar, dan mekanisme usaha yang lebih kuat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Helmi D, M.Pd., mengatakan Riau memiliki pengalaman dalam mengembangkan kelembagaan petani melalui pola kemitraan plasma maupun swadaya.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat koperasi dalam pelaksanaan reforma agraria sawit. Pemerintah daerah ingin memanfaatkan kelembagaan yang sudah berkembang agar pengelolaan lahan hasil penataan dapat berjalan lebih terarah.

Pernyataan itu disampaikan Helmi saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Harianto dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Gedung Daerah Balai Serindit, Gubernuran Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Menurut Helmi, koperasi memiliki peran strategis dalam menghubungkan petani dengan kegiatan usaha perkebunan yang lebih luas. Melalui kelembagaan tersebut, petani dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan, pendampingan, serta mekanisme pemasaran hasil perkebunan yang lebih terorganisasi.

“Riau memiliki pengalaman dalam pengembangan perkebunan, baik melalui pola plasma maupun swadaya. Melalui berbagai pola tersebut, petani sudah memiliki akses terhadap kelembagaan, pembiayaan, serta mekanisme penetapan harga TBS yang lebih jelas,” kata Helmi.

mari beriklan

Ia menjelaskan pengalaman tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koperasi dalam pengelolaan perkebunan ke depan.

Petani yang selama ini telah tergabung dalam kelembagaan plasma maupun swadaya dinilai memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha perkebunan. Pengalaman itu dapat menjadi dasar untuk mengembangkan koperasi yang lebih profesional dan memiliki kemampuan ekonomi lebih besar.

Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan penguatan koperasi berjalan seiring dengan penataan lahan. Lahan yang memiliki kepastian pengelolaan perlu dihubungkan dengan kelembagaan yang siap menjalankan kegiatan usha.

“Kedepan, saya ingin Riau menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan pemerintahan berbasis koperasi. Kita sudah memiliki potensi dan pengalaman dalam pengelolaan perkebunan. Potensi tersebut perlu kita hubungkan dengan koperasi yang benar-benar siap menjalankan usaha,” ujarnya.

Pengalaman Plasma dan Swadaya Jadi Modal

Helmi mengatakan pengembangan koperasi tidak harus dimulai dari awal. Riau telah memiliki pengalaman panjang dalam membangun pola kemitraan perkebunan yang melibatkan petani dan perusahaan.

Melalui pola plasma, petani memperoleh akses terhadap pengelolaan kebun dan dukungan kemitraan. Sementara melalui pola swadaya, petani mengembangkan perkebunan secara mandiri dengan dukungan kelembagaan dan akses pasar.

Pengalaman tersebut dinilai dapat diperkuat melalui koperasi. Dengan kelembagaan yang baik, petani diharapkan mempunyai kemampuan lebih besar dalam mengelola produksi, mengakses pembiayaan, dan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan TBS.

Menurut Helmi, keberadaan koperasi juga penting untuk mendukung program reforma agraria. Terutama apabila pemerintah memberikan kesempatan kepada petani untuk mengelola lahan melalui kelembagaan bersama.

Namun, koperasi harus benar-benar siap menjalankan kegiatan usaha. Kesiapan tersebut mencakup organisasi, pengelolaan perkebunan, pembiayaan, dan kemampuan membangun hubungan dengan berbagai pihak.

“Kita ingin menghubungkan pengelolaan perkebunan dengan koperasi yang sudah siap menjalankan usaha. Dengan begitu, penataan lahan tidak berhenti pada pemberian akses pengelolaan, tetapi dilanjutkan dengan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.

mari beriklan

Helmi menilai penguatan koperasi juga harus memperhatikan keberlanjutan usaha perkebunan. Kepastian lahan perlu diikuti pengelolaan kebun yang produktif agar petani dapat memperoleh pendapatan secara berkelanjutan.

Integrasikan Penataan Lahan dan Kekuatan Ekonomi Petani

Lebih lanjut, Helmi mengatakan Pemerintah Provinsi Riau ingin membangun model pengelolaan perkebunan yang mengintegrasikan kepastian lahan dengan kekuatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, penataan lahan yang baik harus memberikan kepastian bagi petani. Pada saat yang sama, perkebunan harus tetap produktif dan koperasi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mampu memberikan manfaat kepada anggotanya.

“Penataan lahan harus memberikan kepastian, perkebunan tetap produktif, dan koperasi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Inilah yang ingin kita bangun bersama,” ujarnya.

Ia berharap pengembangan koperasi sawit tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan secara administratif. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang jelas dan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani. Karena itu, sinergi pemerintah daerah, kementerian, lembaga pertanahan, organisasi petani, dan pelaku usaha diperlukan untuk memperkuat ekosistem perkebunan sawit.

Helmi juga berharap pengalaman Riau dalam pengembangan perkebunan plasma dan swadaya dapat menjadi dasar untuk membangun model koperasi yang lebih kuat. Dengan menghubungkan kepastian pengelolaan lahan, akses pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran hasil perkebunan, koperasi diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi petani sawit.

“Semoga pembahasan ini menghasilkan langkah strategis yang bisa kita tindak lanjuti bersama. Kita ingin memperkuat perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit,” kata Helmi.

Tags:

Koperasi SawitBerita Sawit

Berita Sebelumnya
Aceh Percepat Hilirisasi Sawit di Barsela, Bidik Investasi dan Industri Pengolahan

Aceh Percepat Hilirisasi Sawit di Barsela, Bidik Investasi dan Industri Pengolahan

Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu perhatian utama. Kawasan Barsela dinilai memiliki areal perkebunan dan kapasitas produksi sawit yang besar.

18 November 2026Berita

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *