Biometana POME Dinilai Bisa Tekan Impor LPG dan Emisi Indonesia

sawitsetara.co – JAKARTA — Limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong pemerintah mengembangkan biometana dari POME sebagai salah satu sumber energi terbarukan strategis.

Menurut Ateng, pengembangan biometana dapat menjawab dua persoalan sekaligus. Pemanfaatannya berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dan menekan emisi gas rumah kaca dari pengelolaan limbah sawit.

Indonesia, kata dia, berada dalam posisi yang menguntungkan karena merupakan produsen sawit terbesar dunia. Besarnya industri sawit juga menghasilkan POME dalam jumlah masif. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi.

“Kita sedang membayar mahal LPG dari luar negeri, sementara sumber gas terbarukan di sentra sawit dibiarkan menguap menjadi emisi,” ujar Ateng di Jakarta.

Ateng menjelaskan, POME selama ini banyak dikelola menggunakan sistem kolam terbuka. Dalam proses tersebut, aktivitas anaerobik secara alami menghasilkan gas metana yang kemudian terlepas ke atmosfer.

Padahal, gas tersebut dapat ditangkap melalui teknologi pengolahan anaerobik tertutup. Biogas yang dihasilkan selanjutnya dapat dimurnikan menjadi biometana atau Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG).

Berdasarkan hasil analisis, pemanfaatan sekitar 70 persen potensi POME nasional diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 3,5 miliar meter kubik biometana setiap tahun. Ateng meminta pemerintah tidak berhenti pada angka potensi tersebut, tetapi melakukan inventarisasi pabrik dan penghitungan emisi secara komprehensif agar kapasitas sebenarnya dapat diketahui.

Tidak Bisa Sekadar Ganti Isi Tabung LPG

Menurut Ateng, pengembangan biometana membutuhkan persiapan infrastruktur dan regulasi yang berbeda dari sistem LPG yang telah berjalan. Karakteristik biometana didominasi metana, sedangkan LPG terutama terdiri atas propana dan butana.

Perbedaan tersebut membuat penyimpanan, distribusi, jaringan gas, dan standar keselamatan tidak dapat disamakan begitu saja. Pemerintah perlu membangun sistem yang sesuai dengan karakteristik biometana agar pemanfaatannya aman dan mudah diakses masyarakat.

“Gas melon tidak bisa diganti hanya dengan mengganti isi tabungnya. Pemerintah harus menyiapkan sistem baru yang aman, terstandar, dan mudah diakses,” tegasnya.

Pengembangan biometana dari POME juga menawarkan manfaat iklim ganda. Teknologi ini dapat mencegah metana dari kolam limbah terlepas ke atmosfer sekaligus menggantikan penggunaan bahan bakar fosil, termasuk LPG, gas bumi, dan solar.

Ateng karena itu mengusulkan lima langkah untuk mempercepat pengembangan biometana POME. Pertama, pemerintah perlu menyusun Peta Jalan Nasional Biometana POME 2027–2030 yang mencakup target produksi, wilayah prioritas, skema investasi, serta sinergi lintas kementerian.

Kedua, pemerintah perlu membangun klaster percontohan gas rumah tangga di sentra sawit. Distribusinya dapat dikembangkan melalui jaringan gas (jargas) maupun Bio-CNG dengan memperhatikan aspek keamanan.

Ketiga, diperlukan regulasi dan standar khusus untuk pemanfaatan biometana. Keempat, reformasi subsidi energi harus dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.

Kelima, pemerintah perlu menerapkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang transparan. Sistem tersebut penting untuk memastikan penurunan emisi dapat dihitung dan diverifikasi.

Ateng juga mengingatkan agar pengembangan biometana tidak hanya memberikan manfaat kepada korporasi besar. Masyarakat yang tinggal di sekitar sentra produksi sawit harus menjadi bagian dari rantai manfaat pengmbangan energi tersebut.

Manfaat itu antara lain dapat berupa penciptaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan, hingga akses energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan begitu, pengembangan biometana tidak hanya menjadi proyek energi, tetapi juga bagian dari penguatan ekonomi daerah penghasil sawit.

“Jangan sampai biometana hanya menjadi komoditas untuk industri besar, sedangkan desa tetap antre gas melon. Ukuran keberhasilannya harus jelas, impor berkurang, subsidi makin tepat sasaran, emisi turun secara terverifikasi, lingkungan membaik, dan rakyat memperoleh energi yang aman serta terjangkau,” katanya..