APKASINDO Dorong Perlindungan Tata Niaga Sawit, Harga TBS Petani Dinilai Masih Jauh dari CPO Dunia

sawitsetara.co - NUSANTARA — Kesenjangan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani dengan harga crude palm oil (CPO) di pasar dunia menjadi perhatian Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Perlindungan tata niaga dinilai perlu diperkuat agar nilai ekonomi industri sawit dapat terdistribusi lebih adil kepada petani.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum III DPP APKASINDO H. Ir. Kawali Tarigan dalam rangkaian International Oil Palm Smallholders (IOPS) Forum 2026 yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (27/8/2026).

Dalam forum tersebut, Kawali memaparkan perbandingan harga TBS petani dengan harga CPO di sejumlah pasar pada periode 17–23 Agustus 2026. Data itu memperlihatkan adanya selisih yang cukup lebar antara harga komoditas sawit di pasar global dengan harga yang diterima petani di tingkat TBS.

Berdasarkan materi yang dipaparkan, harga TBS plasma tercatat sekitar Rp3.541 per kilogram. Sementara itu, harga TBS swadaya berada di kisaran Rp2.985 per kilogram.

Pada periode yang sama, harga CPO Indonesia melalui KPBN mencapai Rp16.100 per kilogram. Harga CPO di Bursa ICDX tercatat Rp16.820 per kilogram. Di Malaysia, harga CPO mencapai Rp20.970 per kilogram, sedangkan harga CPO Rotterdam berada pada level Rp28.830 per kilogram.

Perbandingan tersebut menjadi dasar perhatian APKASINDO terhadap mekanisme pembentukan harga di tingkat petani. Kawali menilai transparansi tata niaga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat agar petani memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara harga TBS dan perkembangan harga CPO.

“Harga TBS petani hanya sekitar 10–12 persen dari harga CPO Rotterdam per kilogram; transparansi pembentukan harga dan pembagian nilai ekonomi perlu diperkuat,” demikian pesan utama Kawali dalam materi FGD tersebut.

Menurut materi tersebut, persoalan harga tidak dapat dilepaskan dari tata niaga sawit secara keseluruhan. Petani merupakan bagian penting dalam rantai pasok industri sawit, sehingga perkembangan nilai ekonomi komoditas di tingkat global perlu memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan manfaat yang diterima petani.

Kawali membawa isu tersebut dalam forum internasional yang secara khusus mempertemukan para pemangku kepentingan dan organisasi petani kelapa sawit. IOPS Forum 2026 menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sekaligus mencari pendekatan bersama untuk memperkuat posisi petani dalam industri sawit.

Bagi APKASINDO, transparansi harga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi tawar petani. Dengan informasi harga yang lebih terbuka, petani diharapkan dapat memahami bagaimana harga komoditas terbentuk dan bagaimana nilai ekonomi sawit bergerak dari pasar hingga ke tingkat perkebunan.

Perbedaan harga antara TBS plasma dan TBS swadaya yang ditampilkan dalam materi juga menunjukkan bahwa kondisi petani tidak sepenuhnya seragam. Pada periode tersebut, harga TBS plasma berada di atas harga TBS swadaya. Perbedaan itu menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai perlindungan tata niaga dan peningkatan kesejahteraan pekebun.

Di sisi lain, tingginya harga CPO di pasar global menunjukkan besarnya nilai ekonomi yang dimiliki komoditas sawit. Harga CPO Rotterdam dalam materi Kawali tercatat hampir delapan kali lipat dibandingkan harga TBS plasma dan lebih dari sembilan kali dibandingkan TBS swadaya pada periode yang sama.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi pembahasan mengenai distribusi nilai dalam rantai industri sawit. Petani tidak hanya membutuhkan peningkatan produktivitas kebun, tetapi juga tata niaga yang mampu memberikan kepastian dan transparansi dalam pembentukan harga.

Isu ini menjadi semakin strategis karena petani sawit menghadapi dinamika industri yang terus berkembang. Perubahan harga komoditas dunia, tuntutan keberlanjutan, perkembangan pasar internasional, serta berbagai kebijakan perdagangan membuat posisi petani dalam rantai pasok global perlu terus diperkuat. APKASINDO menempatkan perlindungan tata niaga sebagai salah satu bagian penting dari agenda penguatan petani. Tata niaga yang transparan diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih sehat antara perkembangan harga CPO dan harga TBS di tingkat pekebun.

IOPS Forum 2026 menjadi momentum untuk membawa persoalan tersebut ke ruang dialog yang lebih luas. Dengan keterlibatan organisasi petani dari berbagai negara, persoalan yang dihadapi pekebun dapat dibahas tidak hanya dari perspektif nasional, tetapi juga dalam konteks perdagangan dan industri sawit global. Agenda tajaan DPP APKASINDO ini berlangsung selama 27-29 Agustus 2026 dan didukung oleh BPDP.