Analis Kebijakan Publik Kelapa Sawit, Dimas H. Pamungkas, menilai tuntutan keberlanjutan yang dibebankan Uni Eropa terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, mencerminkan paradoks besar dalam tata kelola lingkungan global.

Komoditas kelapa sawit sudah membuktikan diri bahwa komoditas tersebut dapat menyumbang pendapatan negara. Terbukti di tahun 2024 total pendapatan negara dari sawit tahun 2024 sekitar Rp440 triliun dari ekspor dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pungutan ekspor sawit mencapai sekitar Rp25,76 triliun. Namun perhatian terhadap komoditas minyak emas masih terbilanng rendah termasuk diantaranya petani sawit di wilayah Papua Selatan.

Otoritas sawit Malaysia menegaskan, masa depan sektor ini sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produktivitas tanpa menambah satu hektare pun kebun baru.

Namun sejarah perkelapasawitan Indonesia justru memperlihatkan paradoks yang tajam. Luas areal perkebunan kelapa sawit tumbuh hampir eksponensial, sementara harga riil minyak sawit di pasar internasional menunjukkan kecenderungan menurun secara sekuler.

Guru Besar IPB University Prof. Sudarsono Soedomo menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dalam sektor perkebunan kelapa sawit secara hukum tidak bersifat eksklusif untuk korporasi besar. HGU juga dapat diberikan kepada perorangan.

Tren pencantuman label “No Palm Oil” atau “Palm Oil Free” pada produk pangan di India dinilai berpotensi menyesatkan konsumen dan melemahkan upaya ketahanan minyak nabati nasional.