Menurutnya, daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia itu membutuhkan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan rakyat dan kampus-kampus di Riau harus menjadi rujukan dan sangat sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, terkhusus nomor 6.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau menilai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit masih jauh dari prinsip keadilan fiskal bagi daerah penghasil.

Generasi muda didorong mengambil peran dalam keberlanjutan industri kelapa sawit nasional melalui Workshop Gen-Z Preneur UMKM Sawit bertajuk “Rintisan Wirausaha Perkebunan dan Oleofood” yang digelar di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Radian Bagiyono, mengatakan industri sawit memiliki kapasitas besar untuk menopang pengembangan sapi pedaging nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) khusus perkelapasawitan (lex specialis) demi memperkuat tata kelola sektor sawit nasional.

Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai gelombang penolakan dari kalangan petani sawit swadaya di berbagai daerah. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, para petani menilai keberadaan PKS tanpa kebun justru menjadi penopang utama akses pasar dan penyeimbang harga tandan buah segar (TBS).