
sawitsetara.co - Industri kelapa sawit nasional menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya kebutuhan domestik untuk pangan dan energi. Di satu sisi, pemerintah terus memperluas mandatori biodiesel yang mendorong lonjakan konsumsi minyak sawit dalam negeri. Namun, di sisi lain, produksi nasional cenderung stagnan akibat terbatasnya ruang ekspansi lahan dan lambatnya peremajaan perkebunan sawit rakyat.
Kondisi tersebut mendorong Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah memperkuat dukungan terhadap sektor hulu, terutama melalui percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyelesaian persoalan legalitas lahan, serta pemberian kepastian hukum bagi pelaku industri.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menegaskan bahwa industri sawit merupakan salah satu pilar ketahanan ekonomi nasional yang telah terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai krisis global, mulai dari krisis keuangan 1998 dan 2008 hingga pandemi Covid-19.
“Pada masa pandemi, industri sawit justru mencatatkan rekor penyerapan devisa terbesar hingga mencapai US$39,2 miliar serta terus membuka lapangan kerja baru di saat banyak sektor industri lain melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal,” ujarnya dikutip dari bisnis.com.
Menurut Eddy, industri sawit saat ini telah menyerap dan menghidupi sekitar 16 juta tenaga kerja di seluruh rantai pasoknya. Besarnya kontribusi tersebut seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan industri, khususnya pada sektor hulu yang menjadi fondasi produksi nasional.
“Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada penguatan hulu, industri sawit nasional dikhawatirkan menghadapi tantangan berat di masa depan,” tegasnya.
Eddy menjelaskan, salah satu tantangan terbesar industri sawit saat ini adalah meningkatnya kebutuhan minyak sawit domestik, terutama untuk mendukung program mandatori biodiesel.
Kebutuhan dalam negeri untuk bauran biodiesel diproyeksikan meningkat dari 13,7 juta ton menjadi 17,4 juta ton pada tahun depan. Peningkatan tersebut membuat total konsumsi minyak sawit domestik diperkirakan mendekati 27 juta ton.
Sementara itu, pertumbuhan produksi sawit nasional cenderung stagnan. Kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya ruang ekspansi perkebunan korporasi akibat kebijakan moratorium pembukaan lahan sejak 2011 yang kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019.
“Dengan tidak adanya izin pembukaan lahan baru bagi korporasi, satu-satunya jalan untuk mendongkrak produktivitas adalah melalui langkah intensifikasi serta percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” jelas Eddy.
Dalam situasi tersebut, perkebunan sawit rakyat memegang peranan strategis karena mencakup sekitar 41% dari total kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Artinya, peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi salah satu kunci untuk menjaga pasokan sawit nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan energi.
Sayangnya, pelaksanaan PSR masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satunya adalah kekhawatiran petani kehilangan pendapatan selama proses peremajaan berlangsung.
Eddy menyebut banyak petani swadaya enggan menebang tanaman tua karena kebun tersebut masih menjadi sumber penghasilan sehari-hari. Apalagi, produktivitas tanaman tua saat ini masih berada di kisaran 10 ton per hektare per tahun.
Padahal, kebun yang telah menjalani program PSR terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 20–22 ton per hektare per tahun.
“Banyak petani swadaya yang enggan melakukan penebangan pohon tua karena khawatir kehilangan sumber pendapatan harian. Padahal, kebun yang telah melalui program PSR terbukti mampu melipatgandakan hasil hingga 20 hingga 22 ton per hektare per tahun,” ungkapnya.
Selain persoalan pendapatan selama masa peremajaan, GAPKI juga menyoroti persoalan legalitas lahan yang masih menghambat akses petani terhadap program PSR.
Eddy mengungkapkan, sejumlah petani swadaya yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) justru mendapati lahan perkebunannya masuk dalam kawasan hutan. Persoalan tersebut membuat petani kesulitan mengakses dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk membiayai peremajaan kebun.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian regulasi yang jelas agar petani tidak terus terhambat dalam meningkatkan produktivitas perkebunannya.
GAPKI berharap pemerintah segera menghadirkan solusi atas persoalan legalitas lahan sekaligus memberikan jaminan penghidupan bagi petani selama masa transisi peremajaan. Dengan demikian, petani tidak harus memilih antara mempertahankan sumber pendapatan harian atau meningkatkan produktivitas kebun untuk jangka panjang.
Di luar persoalan produktivitas dan legalitas lahan, kepastian hukum juga menjadi perhatian serius pelaku industri sawit. Eddy menilai penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan secara proporsional agar perusahaan perkebunan tidak terus-menerus menjadi sasaran tudingan negatif setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar wilayah konsesi.
GAPKI menegaskan bahwa perusahaan perkebunan memiliki kepentingan besar untuk menjaga aset dan fasilitas produksinya dari ancaman kebakaran.
“GAPKI mencatat bahwa perusahaan perkebunan tidak mungkin membakar aset dan mesin produksinya sendiri. Bahkan, di berbagai daerah seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau, perusahaan-perusahaan sawit secara aktif mengerahkan ratusan personel serta menyewa helikopter untuk membantu memadamkan kebakaran di luar area konsesi demi mencegah meluasnya bencana,” katanya.
Karena itu, GAPKI menyambut positif sinyal pemerintah pusat terkait rencana revisi undang-undang maupun regulasi yang dinilai kerap membebani operasional perkebunan secara tidak proporsional.
Eddy menilai perlindungan terhadap iklim usaha harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan tanggung jawab lingkungan. Kepastian regulasi diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
GAPKI meyakini industri sawit Indonesia masih memiliki potensi besar untuk mempertahankan posisi strategisnya di pasar global. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang seimbang antara penguatan sektor hulu, penyelesaian persoalan perkebunan rakyat, percepatan peremajaan, dan kepastian hukum.
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah, melalui penyelesaian legalitas lahan rakyat, akselerasi subsidi peremajaan, kepastian hukum, serta perlindungan iklim usaha, industri sawit nasional diyakini akan tetap kokoh mempertahankan posisinya sebagai produsen sekaligus penopang utama ketahanan pangan dan energi dunia,” pungkasnya.


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *