Perusahaan produsen pupuk organik asal Xiamen, Tiongkok, Mata Eco Co., Ltd, melakukan kunjungan lapangan ke perkebunan kelapa sawit milik Ketua DPW APKASINDO Provinsi Riau, H. Suher, di Kabupaten Kampar.
18 Februari 2026
Hilman menjelaskan, dari sisi struktur kepemilikan, sekitar 42 persen hingga 44 persen perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Sementara sisanya berada di tangan perkebunan besar swasta dan BUMN.
18 Februari 2026
benarkah perkebunan kelapa sawit jadi penyebab panas ekstrem di Pekanbaru?
18 Februari 2026
Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Salman Alparisi, SHI, MH, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak langsung pada pendapatan petani.
18 Februari 2026
Kegiatan penertiban kawasan hutan diharapkan tetap memberikan kepastian hukum dan investasi kepada pelaku sawit nasional baik perusahaan serta petani. Sebab, sudah banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke DPR berkaitan kegiatan penertiban kawasan hutan yang berjalan setahun terakhir ini. Bahkan yang sangat disesalkan adalah petani yang sudah memiliki sertifikat SHM dan atau menetap lama didaerah tersebut lalu di klaim masuk daerah kawasan hanya karena peta kawasan yang baru.
18 Februari 2026
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, memperkirakan produksi sawit nasional mulai tertekan pada 2026. Diperkirakan terjadi potensi penurunan 5%-6% produksi sawit tahun ini dibandingkan tahun pada 2025 sekitar 52 juta ton. Salah satu faktornya kegiatan penertiban kawasan hutan yang terjadi di perkebunan perusahaan.
18 Februari 2026
Kebijakan ini dinilai menjadi momentum penting bagi industri sawit nasional. Selain menyerap produksi dalam negeri, pemanfaatan CPO untuk energi terbarukan turut memperkuat hilirisasi sawit dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
18 Februari 2026
Petugas Karantina Lampung menyita hampir 10 ribu benih kelapa sawit ilegal yang hendak dikirim ke luar daerah melalui Bandara Radin Inten II. Seluruh benih itu tidak dilengkapi dokumen karantina yang diwajibkan.
18 Februari 2026
Ketimpangan capaian sertifikasi keberlanjutan antara Malaysia dan Indonesia semakin terlihat, terutama di tingkat pekebun swadaya. Jika Malaysia telah mencatat 85 persen petani swadaya tersertifikasi, Indonesia masih berada di kisaran 1 persen.
17 Februari 2026
Pakar hukum kehutanan, Sadino, menegaskan penanganan persoalan sawit di kawasan hutan harus dilakukan secara presisi dan berbasis kepastian hukum.
17 Februari 2026
Saifullah, perwakilan dari Gapoktan Maju Jaya Tinggi Abadi menyatakan dengan tegas bahwa petani sawit tidak setuju jika kebijakan tersebut diberlakukan.
17 Februari 2026
Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, hingga abrasi pantai merupakan dampak dari perubahan pola iklim global yang meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan.
16 Februari 2026
narasi publik tentang kelapa sawit perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh. Tidak hanya menyoroti persoalan, tetapi juga mengangkat upaya mitigasi, praktik keberlanjutan, serta berbagai perbaikan tata kelola yang terus dilakukan industri.
16 Februari 2026
Ketua Umum DPP Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI), Amir Arifin Harahap, SH.,M.H, menilai DPRD sebagai pengusul kebijakan perlu membuka ruang konsultasi publik secara luas sebelum kebijakan diputuskan.
16 Februari 2026
Sebanyak 90 persen perkebunan sawit di Malaysia telah mengantongi sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Di tingkat pekebun swadaya independen, capaian sertifikasi mencapai 85 persen.
16 Februari 2026
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO. meluruskan pemahaman terkait wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp1.700 per batang per bulan di Provinsi Riau yang berpotensi menekan kesejahteraan petani sawit sebesar Rp225-300ribu per hektar per bulan.
16 Februari 2026
