Wamenlu Soroti Standar Ganda Global yang Menekan Industri Sawit Indonesia

sawitsetara.co – BALI — Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan perdagangan global yang semakin kompleks. Persaingan tidak lagi sebatas harga dan pasokan minyak nabati. Instrumen tarif, regulasi, pembiayaan perbankan, hingga kampanye negatif turut membatasi ruang gerak industri sawit nasional.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menilai kelapa sawit menjadi komoditas minyak nabati yang paling banyak menghadapi tekanan tersebut. Kondisi ini berlangsung di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik dan penggunaan perdagangan sebagai instrumen kepentingan politik.

Hal itu disampaikan Havas dalam Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-22 dan 2027 Price Outlook (IPOC 2026). Kegiatan yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 November 2026.

Havas menyoroti fragmentasi global yang kini merambah sektor militer, perdagangan, keuangan, energi, pangan, data, hingga standar keberlanjutan. Situasi tersebut, menurut dia, memunculkan penerapan standar ganda terhadap komoditas tertentu.

Salah satu contohnya adalah Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Havas menilai kebijakan tersebut mengandung unsur diskriminasi karena menyasar kelapa sawit, tetapi mengecualikan minyak bunga matahari dan lobak yang diproduksi di Eropa.

Tekanan serupa juga terjadi pada sektor pembiayaan. Sejumlah bank besar Eropa menerapkan persyaratan ketat tanpa pengecualian bagi klien industri sawit. Namun, pada saat bersamaan, bank-bank tersebut mengucurkan ratusan miliar dolar AS kepada produsen senjata dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendudukan ilegal di Palestina.

Ia menggambarkan ketimpangan tersebut melalui perbandingan antara petani sawit dan industri persenjataan.

“Intinya, seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun sejak Desember 2020. Sebaliknya, pembuat rudal atau bom hanya perlu membuktikan bahwa mereka mampu melunasi pinjamannya,” kata Havas.

Ia juga menyinggung beban kepatuhan yang harus ditanggung petani kecil. Petani sawit dengan kepemilikan dua hektare di Jambi, misalnya, wajib memenuhi persyaratan pemetaan geolokasi hingga enam angka desimal. “Sedangkan rudal yang menewaskan anak-anak sekolah tidak memerlukan uji tuntas apa pun,” ujarnya. Menghadapi situasi tersebut, Havas menawarkan lima langkah strategis bagi Indonesia.

Pertama, memperluas diversifikasi pasar ekspor agar industri sawit tidak bergantung pada negara atau kawasan tertentu. Kedua, memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Ketiga, mengamankan kedaulatan data geospasial petani. Keempat, menyusun aturan bersama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Kelima, menjaga keandalan jalur perdagangan laut sebagai bagian penting dari kelancaran ekspor minyak sawit Indonesia.

Pembenahan tata kelola menjadi fondasi

Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Rachmat Pambudy, menilai penguatan posisi sawit di pasar internasional harus dimulai dari pembenahan tata kelola dalam negeri. Ia menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam tiga bulan terakhir. Kebakaran tersebut turut melanda sejumlah area perkebunan sawit.

Menurut Rachmat, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Sikap tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Negara tidak akan lagi menanggung beban akibat kelalaian korporasi,” ucap Rachmat.

Melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), Bappenas mendorong transformasi struktural industri sawit. Transformasi tersebut bertumpu pada lima pilar utama.

Pilar pertama adalah penegakan standar nol-bakar atau zero burning. Kedua, peningkatan produktivitas petani swadaya melalui penggunaan benih bersertifikasi DNA. Ketiga, pengembangan sistem pelacakan rantai pasok secara real-time berbasis satelit. Keempat, memperkuat pengakuan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat global. Kelima, mempercepat hilirisasi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional terhadap aspek lingkungan dan keberlanjutan.